TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin. Pelabuhan yang ditargetkan rampung pada 2027 ini digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar nantinya dengan total nilai investasi sebesar Rp 50 triliun. Untuk menuju pelabuhan, pemerintah juga tengah membangun jalan akses sepanjang 8,3 kilometer dengan target rampung pada April 2020.
"Memang arah ke depan ini menjadi pelabuhan khusus untuk mobil. Karena kita ingin menjadi sebuah hub besar bagi produksi otomotif di kawasan kita sehingga ekspor-ekspor ke Australia, New Zealand, atau negara-negara ASEAN semuanya berangkat dari pelabuhan Patimban ini," ujar Jokowi, Jumat 29 November 2019.
Adapun pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban terancam molor dari target April 2020. Hal tersebut terungkap saat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pada Kamis lalu. Saat itu, Basuki sempat menyambangi beberapa titik sepanjang proyek, lalu mendapati beberapa ruas jalan yang tidak ada kesibukan.
"Ini masih pukul 4 (sore), tapi tidak ada yang kerja. Dua pekan lagi, saya cek lagi ke sini harus ada, perubahan. Ini masih bisa dipercepat," ujar Basuki kepada pekerja kontraktor di Subang, Jawa Barat, Kamis lalu.
Kontrak pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban dan konsultan supervisi telah ditandatangani pada 14 Agustus 2018 dengan kontraktor pelaksana yakni PT PP, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan Shimizu Corporation dengan alokasi anggaran Rp 1,12 triliun. Adapun perkembangan proyeknya baru mencapai 55,8 persen.
Basuki mendesak kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai target. Pasalnya, ketersediaan infrastruktur jalan itu sangat krusial untuk menunjang Pelabuhan Patimban yang akan menjadi pelabuhan internasional terbesar di Indonesia selain Pelabuhan Tanjung Priok.
"Untuk itu saya minta agar ditambah sumber dayanya, baik peralatan dan pekerja. Shift kerja juga harus ditambah agar bisa selesai tepat waktu," ujar Basuki.
General Superintendent Shimizu Corporation Shahizan sempat mengatakan pesimistis pembangunan Jalan Akses Patimban itu selesai hingga April tahun depan. Dalam kunjungan tersebut, Sahizan menyampaikan masih ada kendala dalam pengerjaan, seperti kekurangan tenaga kerja hingga peralatan kerja.
"Kalau untuk selesai April, saya rasa agak berat. Mungkin mundur sekitar empat bulan jadi sekitar Agustus," ujar Sahizan saat itu.
Namun, Basuki menolak untuk memundurkan target penyelesaian. Pasalnya, kata dia, Jalan Akses Pelabuhan Patimban juga menjadi salah satu dari tindak lanjut pertemuan Jokowi dengan mantan Perdana Menteri Jepang periode 2007-2008 Yusuo Fakuda yang juga Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia pada pekan lalu.
<!--more-->
"Karena jalan akses ini juga bagian dari kerja sama antar Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman yang melibatkan kontraktor dari negara pemberi pinjaman. Untuk itu harus bisa dikerjakan agar selesai tepat waktu," kata Basuki.
Jalan akses Pelabuhan Patimban dibangun dengan menggunakan tiga metode konstruksi yang sebagian besar elevated atau jalan layang. Basuki mengatakan hal ini dilakukan lantaran kondisi tanah di sekitar lokasi berupa persawahan dengan kontur tanah yang lunak. Ketiga konstruksi dibangun terdiri dari pile slab sepanjang 5,9 kilometer, flyover sepanjang 1,6 kilometer, dan flexible pavement sepanjang 0,7 kilometer.
"Kalau dibangun dengan konstruksi konvensional, sawah dan irigasi teknis pasti habis. Adanya pembangunan jalan baru, biasanya diikuti oleh pertumbuhan pesat kegiatan warga seperti permukiman dan pertokoan," tuturnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan konsorsium PT Jasa Marga, PT Surya Semesta Internusa, PT Daya Mulia Turangga dan PT Jasa Sarana ditetapkan sebagai pemrakarsa pengusahaan Jalan Tol Akses Patimban dengan nilai investasi sekitar Rp 6,35 triliun. Jalan tol ini akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sepanjang 29,8 Km dari eksiting Subang.
Adapun progres pembangunan akses tol ini telah memasuki finalisasi dokumen studi kelayakan, basic design, row plan, analisis mengenai dampak lingkungan, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah dari pemrakarsa ke BPJT untuk persiapan proses lelang. "Kami harap ini bisa segera selesai," ujar Danang.