TEMPO.CO, Jayapura - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan adanya indikasi penggunaan dana desa untuk kepentingan lain. Ia menyebutkan ada indikasi dana desa digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa,” kata Waterpauw di Jayapura, Selasa, 26 November 2019.

Waterpauw menjelaskan, dana desa sejatinya dialokasikan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa atau kampung. Dengan begitu, tak tepat bila dana tersebut digunakan membantu KKB apa pun alasannya.

Bila hal ini tidak ditindaklanjuti, Waterpauw menyatakan pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Sayangnya ia tanpa mau memerinci lebih lanjut tentang kampung yang menggunakan dananya untuk membantu KKB.

Ditanya tentang situasi kamtibmas menjelang 1 Desember, Kapolda Papua menegaskan saat ini situasi relatif kondusif. Aparat keamanan masih terus melakukan cipta kondisi di seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk melakukan razia atau sweeping.

Selain itu dilakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nantinya masyarakat diminta tidak terpengaruh isu yang sengaja disebar kelompok tidak bertanggung jawab. “Mari kita sama-sama menjaga keamanan di Papua agar tetap terjaga,” kata Waterpauw.

Sementara itu, Inspektorat Provinsi Papua Barat sedang mengecek indikasi tujuh desa siluman atau fiktif yang ada di Manokwari.

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono, mengatakan mendapat laporan adanya desa fiktif ini dari masyarakat ke sejumlah instansi yang bersentuhan dengan urusan dana desa. "Kami sedang membentuk tim internal untuk mengecek langsung kebenaran laporan itu ke lapangan," kata Sugiyono di Manokwari, Jumat, 22 November 2019.

BISNIS | HANS ARNOLD KAPISA