TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memastikan tak meributkan lagi soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pejabat di PT Pertamina (Persero). Menurut dia, kritik Indef disampaikan kalau seumpama Ahok menjadi Direktur Utama Pertamina.

Ternyata, hari ini Ahok sah dan resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina, sehingga Indef tak lagi mempermasalahkannya. "Kemarin kami kritik kalau Ahok jadi direkturnya. Kalau komisaris beda lagi," ujar Bhima saat dihubungi Tempo pada Senin, 25 November 2019.

Bhima menyatakan posisi Komisaris Utama Pertamina yang disandang Ahok saat ini dapat memperlancar komunikasi perusahaan pelat merah itu dengan Istana. Ahok yang disebut-sebut dekat dengan Istana bakal mampu memastikan sejumlah kebijakan yang menguntungkan entitasnya.

Misalnya memastikan bahwa subsidi atau public service obligation yang digelontorkan pemerintah tak membuat likuiditas perusahaan ketat.

Meski begitu, Bhima menyebut tugas Ahok sebagai komisaris tetap berat. Politikus PDIP itu mesti melakukan pengawasan tata kelola manajemen sehingga tidak ada oknum-oknum yang bermain untuk kepentingan sendiri. "Kedua, melakukan pegawasan untuk kebijakan BBM satu harga," ujarnya.

Selanjutnya, mengawasi kebijakan akuisisi blok-blok dalam dan luar negeri agar tidak merugikan negara.

<!--more-->

Kendati menyatakan tak menolak Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, Bhima memastikan institusinya belum mengambil sikap dukungan. "Kami belum memutuskan mendukung atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Bhima sempat mempersoalkan pemilihan adalah bekas Gubernur DKI Jakarta yang dinilainya tanpa mekanisme pemilihan yang jelas. "Dalam proses pemilihan direksi dan komisaris kan tentunya, apalagi perusahaan yang kakap, baik yang terbuka maupun yang tidak di BUMN itu ada standarisasinya, ada panitia seleksinya," ujar Bhima di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Menurut dia, kalau proses itu menimbulkan kontroversi dan berakhir kepada hal yang kontraproduktif, maka citra Indonesia pun merosot di kancah internasional. Belum lagi belakangan saham beberapa BUMN terpantau dalam kondisi yang kurang sehat.

Kalau kondisi dibiarkan seperti ini, Bhima mengatakan kerugian akan berada pada pemerintah. Sebab, mereka akan semakin sulit mendapatkan kepercayaan dari investor. "BUMN nantinya mau nerbitkan surat utang banyak yang skeptis, mau ada mega proyek nanti banyak investor yang meragukan," katanya. Sehingga, ia melihat itu bukan masalah perorangan, tapi bisa mempertaruhkan perekonomian indonesia.

Ahok telah resmi dilantik sebagai Komisaris Utama Pertamina hari ini. Ia didampingi oleh Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Keduanya akan mulai langsung bekerja setelah ditunjuk.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR