TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengharapkan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di PT Pertamina (Persero) dapat membawa angin perubahan pada salah satu BUMN terbesar itu. Salah satu tugas berat yang menanti Ahok adalah melakukan pengawasan lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga turut berkontribusi menekan defisit minyak dan gas.

"Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef Abra P.G Talattov ketika dihubungi di Jakarta, Minggu 24 November 2019.

Abra mengatakan, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Namun setidaknya, Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah di Pertamina tercapai.

Dari sisi hulu, lanjut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan produksinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan baru.

Sementara sisi hilir, tutur Abra, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.

<!--more-->

"Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya. Dari sisi hilir bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang kilang minyak baru untuk pemerataan energi," ucapnya.

Sebagai perwakilan pemerintah, lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30.

Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas. Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya. "Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih ada. Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya dalam jangka pendek ada tindakan lanjut," katanya.

Karena itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina. "Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina. Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.

Tak kalah penting, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi. "Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik," ucapnya.

ANTARA