Ahok Komut Pertamina, Sebelumnya Diisukan Akan Isi Jabatan Ini

Minggu, 24 November 2019 09:58 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Selain nama Ahok, sejumlah posisi bos BUMN juga diumumkan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hampir dua pekan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santer diberitakan bakal menjabat di badan usaha milik negara (BUMN), pada Jumat lalu kepastian posisi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut semakin jelas.

Hal itu ditegaskan oleh pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Pertamina). Ahok akan menggantikan Tanri Abeng yang menjadi Komisaris Utama (Komut) perusahaan pelat merah itu sejak Mei 2015.

Sebelum ditunjuk sebagai Komut Pertamina, ada yang menyebut pria kelahiran 29 Juni 1966 bakal menempati salah satu pos direksi di lingkungan BUMN. Selain Pertamina, Ahok sempat dikira-kira akan menempati pos di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Bahkan, dirinya mengaku sempat ditanya-tanya terkait dengan Sarinah, Krakatau Steel, dan perusahan pelat merah lainnya saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Sejak bebas dari tahanan Mako Brimob atas kasus penodaan agama, Ahok kerap diisukan bakal mengisi sejumlah jabatan di lembaga maupun pemerintahan.

Setidaknya, kabar jabatan yang bakal diemban Ahok dan sempat beredar di ranah publik antara lain :

Advertising
Advertising

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tak lama setelah bebas dari masa tahanan, banyak publik, terutama di media sosial yang membicarakan Ahok untuk mengisi jabatan sebagai Ketua KPK. Apalagi, saat itu tengah berlangsung proses penjaringan komisioner KPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nama Ahok mungkin satu di antara sekian banyak daftar nama calon menteri yang sempat berseliweran saat Presiden Joko Widodo tengah menyusun kabinet. Nama Ahok muncul sebagai salah satu calon menteri Jokowi. Karakternya yang keras dan pernah mengelola birokrasi, dianggap cocok dengn jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dewan Pengawas KPK

Setelah proses pemilihan komisioner KPK berakhir dan muncul revisi UU KPK yang mengatur adanya jabatan dewan pengawas, publik langsung mengaitkan nama Ahok sebagai salah satu sosok yang layak dipilih. Ahok sendiri tidak ambil pusing dengan kabar yang dianggapnya sebagai berita palsu atau hoaks.

BISNIS

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

23 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi: Produksi Migas 1,04 Juta Barel per Hari Triwulan I-2024

1 hari lalu

Pertamina Hulu Energi: Produksi Migas 1,04 Juta Barel per Hari Triwulan I-2024

Hingga Maret 2024, Pertamina Hulu Energi juga mencatatkan kinerja penyelesaian pengeboran tiga sumur eksplorasi.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

1 hari lalu

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

2 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya