Kritik Luhut, Faisal Basri: Angkat Jadi Perdana Menteri Sekalian

Editor

Rahma Tri

Rabu, 20 November 2019 19:17 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kiri), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (tengah) saat meninjau prosesi pengangkatan gerbong kereta Light Rail Transit (LRT) pertama di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. LRT Jabodebek koridor Cibubur-Dukuh Atas ini akan mampu mengangkut 250 orang per gerbong atau 1.500 sekali jalan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik ihwal peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya sangat besar. "Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

Dia melihat, Luhut mengurus hampir semua kementerian. "Sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi tidak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," kata Faisal.

Faisal heran sebenarnya siapa yang menjadi panglima dalam urusan investasi, Kemaritiman atau Perekonomian. Bahkan, kata dia, Luhut juga mengurusi persoalan mobil listrik.

"Yang begini-begini akibatnya saya rasa suatu saat akan chaos, tahun kedua reshuffle karena susah dengan komposisi seperti ini," kata Faisal. Ia menilai dengan kondisi seperti ini, pemerintahan Jokowi tidak akan mengegolkan gawang tapi akan kebobolan terus.

Secara keseluruhan, dia menilai investasi Indonesia tidak jelek. Menurutnya, pertumbuhan investasi Indonesia itu lebih tinggi dari rata-rata Negara ASEAN, bahkan lebih tinggi dari Cina, hanya kalah dari Vietnam dan India. "Kenapa kita tidak lebih peduli kepada pertumbuhan kredit yang kian hari kian turun. Dari dulu investasi asing kecil perannya," kata Faisal.

Menurut Faisal, sebenarnya investasi merupakan wewenang Badan Koordinasi Penananam Modal, di mana nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian. "Kenapa sekarang di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Tidak juga kan," kata dia mengomentari posisi dan wewenang Luhut Pandjaitan.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

10 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

16 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

21 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

23 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

23 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

23 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

1 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya