Dubes AS Minta Perusahaan Amerika Dapat Akses Setara di Indonesia

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Rahma Tri

Rabu, 20 November 2019 15:04 WIB

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr saat menyambangi kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. menyampaikan komitmen negaranya untuk meningkatkan nilai perdagangan dua kali lipat. Nilai perdagangan yang saat ini sebesar US$ 30 miliar, akan ditingkatkan menjadi US$ 60 miliar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Joseph meminta agar perusahaan Amerika Serikat bisa diberikan akses yang setara di pasar Indonesia. “Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross saat ke Indonesia, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan GDP 7 persen dengan memberi perusahaan AS kesempatan yang sama untuk berkompetisi di pasar Indonesia,” kata Joseph dalam media roundtable di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2019.

Saat ini, kata Joseph, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, Joseph menyebut perusahaan-perusahaan Amerika seperti IBM, Apple, Qualcomm, Mastercard, Citibank, hingga Cargill, siap membantu melatih tenaga kerja dan mengembangkan teknologi di Indonesia.

Saat ditanya apakah selama ini Amerika merasa perusahaan mereka tidak mendapat akses setara dibandingkan negara lain, Joseph tidak bersedia menjelaskannya. “Saya tidak bisa bicara soal negara lain,” kata dia.

Namun, Joseph mengakui perusahaan Amerika kerap kecewa ketika berinvestasi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang suka berubah-ubah. “Ini yang sedang kami selesaikan dengan pemerintah Indonesia,” kata dia.

Advertising
Advertising

Counselor for Economic Affairs, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Andrew Shang, merinci, salah satu yang dikeluhkan pengusaha AS yaitu soal aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sangat panjang di Indonesia. Selain itu, masalah juga ada pada ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia. “Ini bertentangan dengan tren di banyak negara yang lebih terbuka,” kata dia.

Permasalahan yang dikeluhkan Amerika ini sebenarnya tengah diselesaikan oleh Indonesia. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan Omnibus Law, salah satunya menghapus DNI. “Kami menyambutnya,” kata Joseph.

Berita terkait

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

3 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Kian Panas, Turki Putuskan Hubungan Dagang dengan Israel

7 jam lalu

Kian Panas, Turki Putuskan Hubungan Dagang dengan Israel

Turki memutuskan hubungan dagang dengan Israel seiring memburuknya situasi kemanusiaan di Palestina.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

8 jam lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

22 jam lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

22 jam lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Wamendag ke Mesir Bahas Perjanjian Dagang Bilateral di Tengah Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Stabil

1 hari lalu

Wamendag ke Mesir Bahas Perjanjian Dagang Bilateral di Tengah Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Stabil

Pemerintah Indonesia terbuka terhadap pemanfaatan transaksi imbal dagang business-to-business (b-to-b).

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

1 hari lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

1 hari lalu

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

Ada dugaan bahwa militer Korea Selatan takut akan terjadinya kebocoran data akibat teknologi yang ada di perangkat Apple.

Baca Selengkapnya

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

1 hari lalu

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

Rencana investasi Microsoft itu diumumkan melalui agenda Microsoft Build: AI Day yang digelar di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Duta Besar Achmad Ubaedillah Menjenguk WNI yang Ditahan di Penjara Brunei Darussalam

1 hari lalu

Duta Besar Achmad Ubaedillah Menjenguk WNI yang Ditahan di Penjara Brunei Darussalam

Duta Besar Achmad Ubaedillah mengunjungi tiga penjara di Maraburong dan Jerudong pada 30 April 2024. Di sana, dia menemui para tahanan WNI.

Baca Selengkapnya