TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan ibu kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan tambahan pembangkit listrik dengan total kapasitas 1.555 megawatt (MW). Kebutuhan kapasitas listrik itu untuk menjamin keandalan pasokan dengan cadangan daya 30 persen.

Daya mampu netto sistem interkoneksi di Kalimantan saat ini sebesar 1.569,1 MW dengan beban puncak 1.049,9 MW. Artinya, cadangan listrik di sistem interkoneksi Kalimantan telah tersedia sebesar 474,2 MW atau sekitar 30 persen dari daya mampu.

Walaupun sistem interkoneksi Kalimantan masih memiliki cadangan daya, Kementerian ESDM menilai ibu kota baru sebaiknya tidak mengandalkan pasokan dari sistem interkoneksi saja. Ibu kota baru memerlukan tambahan pembangkit anyar yang berlokasi dekat atau berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan perhitungan awal, ibu kota baru masih membutuhkan tambahan daya lagi sebesar 1.196 MW. Dengan memperhitungkan batasan reserve margin atau cadangan pembangkitan sebesar 30 persen, maka penambahan pembangkit yang perlu dipasang mencapai 1.555 MW.

Adapun berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028, tambahan pembangkit sampai dengan 2024 di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 691 MW. Dengan demikian, masih diperlukan tambahan pembangkit dengan kapasitas total 864 MW di luar rencana PLN tersebut.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan pemerintah mengharapkan pemenuhan kebutuhan listrik di ibu kota baru berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, Ibu kota baru juga direncanakan mengaplikasikan sistem smart grid atau jaringan pintar yang mampu mengintegrasikan sisi produksi di pembangkit hingga konsumen.

Selain pembangkit dari EBT, pemerintah juga mengharapkan pasokan listrik ke ibu kota baru memiliki pengamanan berlapis, yakni dari tiga sumber pasokan tenaga listrik yang berbeda. Kondisi ini bertujuan untuk mencapai zero down time atau kota yang tidak pernah padam.

Jisman mengatakan hingga saat ini, masih dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengadaan sistem kelistrikan di ibu kota baru yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Apabila studi telah selesai dilakukan, tidak menutup kemungkinan pengerjaan proyek pengadaan sistem kelistrikan ibu kota baru akan dilakukan mulai tahun depan. "Kita lihat perencanaan dari Bappenas. Yang jelas diupayakan EBT dan jaringan underground," katanya akhir pekan lalu.

BISNIS