TEMPO.CO, Jakarta - PT Sarana Multigriya Finance (SMF) sedang menyiapkan penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) Syariah. EBA SP ini akan memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) berbasis syariah.

"Kita siapkan produknya. Kita juga sedang urus fatwanya, sudah hampir satu tahun belum selesai, prosesnya memang membutuhkan waktu," ujar Direktur SMF Heliantopo dalam media gathering di Yogyakarta, Minggu 17 November 2019.

Ia menuturkan penerbitan itu akan menggunakan KPR syariah dari perbankan yang terseleksi. Heliantopo berharap proses fatwa EBA SP syariah dapat segera selesai sehingga menambah pilihan produk investasi di pasar modal Indonesia.

"Begitu fatwa itu selesai, nantinya siapapun akan bisa menggunakan fatwa itu. kami bantu penerbitan EBA SP syariahnya," katanya tanpa menyebut potensi nilai penerbitan EBA SP syariah tersebut.

EBA SP merupakan instrumen efek (surat berharga) yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Aset yang menjadi dasarnya (underlying asset) ialah bank penyalur KPR.

EBA SP yang diterbitkan SMF memiliki rating AAA (triple A) dari Pefindo, dimana rating tersebut mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk membayar kewajiban tepat waktu sangat kuat.

"Jadi tidak usah khawatir dengan produk EBA SP. Keamanan investasinya terjamin," katanya.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan pihaknya telah mengalirkan dana ke penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp55,17 triliun pada kuartal ketiga 2019.

"Dana yang telah dialirkan itu telah membiayai sekitar 828.000 debitur dari Aceh hingga Papua," paparnya.

Ia merinci, dana yang dialirkan itu terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp10,15 triliun, dan penyaluran pinjaman sebesar Rp45,01 triliun.

"Untuk transaksi sekuritisasi, sejak tahun 2009 sampai dengan Oktober 2019 SMF telah memfasilitasi 12 kali transaksi sekuritisasi. Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan, bank umum, bank syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)," kata Ananta.