TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa investasi asing yang masuk dan akan terealisasi hingga 2023 di Indonesia mencapai US$ 163 miliar. Angka itu setara dengan Rp 2.292 triliun (kurs Rp 14 ribu).

“Kami temukan angka itu setelah melakukan harmonisasi. Kami menghitung berapa pipeline angka investasi sekarang yang bisa terjadi dalam 4 tahun mendatang. Saya catat yang sudah ada di sini hampir US$ 160 miliar,” ujar Luhut di kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Jumat petang, 15 November 2019.

Menurut Luhut, hampir seluruh nilai investasi ini telah tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Bahkan, ia memastikan BKPM telah mengeluarkan izin investasi kepada para penanam modal tersebut.

Selanjutnya, Luhut menjelaskan bahwa kementeriannya bersama BKPM telah melakukan pengelompokan investasi tersebut berdasarkan sektornya. Setidaknya ada empat jenis investasi, yakni energi, pariwisata, infrastruktur, dan hilirisasi.

Luhut mencatat, investasi paling jumbo akan masuk di sektor energi. Nilainya, menurut data BKPM, mencapai 50 persen dari total potensi investasi yang masuk. Sedangkan investasi di sektor hilirisasi menempati porsi terbesar kedua, yakni 23-25 persen.

Dalam perkembangannya, Luhut mengatakan angka investasi ini masih dapat berubah. Adapun untuk mempercepat realisasi investasi, Luhut mengatakan pemerintah telah berkomitmen menyederhanakan aturan melalui omnibus law.

“Presiden perintahkan bahwa apa yang bisa diakomodasi kita gunakan omnibus law. Kita akan jalan jauh lebih cepat dari tahun-tahun yang lalu,” tutur Luhut.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya menghitung, potensi investasi yang masuk ke Indonesia hingga 2020 mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Modal tersebut berbentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Namun, dari angka Rp 1.000 triliun itu, Bahlil menyebutkan investasi sebanyak Rp700 triliun di antaranya masih terhambat masuk karena terkendala berbagai masalah domestik. Permasalahan ini meliputi kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, hingga pengadaan lahan.

"Dari perpaduan data kami, ada potensi untuk bisa sampai lebih dari Rp 1.000 triliun sampai tahun depan. Angka-angka pastinya nanti setelah ada izinnya sudah masuk baru kami umumkan," ujarnya di kantor Luhut.