Airlangga Hartarto Tanggapi Soal Surplus Neraca Perdagangan

Reporter

Antara

Jumat, 15 November 2019 19:02 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (baju ungu) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020 menjadi 6 persen dari saat ini 7 persen di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 membuktikan keberhasilan program pemerintah.

“Pencapaian ini mengindikasikan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah berada pada arah yang benar,” katanya di Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat melaporkan nilai perdagangan Indonesia pada Oktober 2019 mengalami surplus US$ 161,3 juta atau lebih baik dibanding September 2019 yang defisit US$ 163,9 juta. Surplus neraca perdagangan terpengaruh oleh turunnya nilai impor migas dan non-migas yang tajam sepanjang Oktober.

Menurut paparan BPS, nilai impor pada Oktober 2019 ialah sebesar US$ 14,77 miliar atau naik 3,57 persen ketimbang September 2019. Impor migas pada bulan lalu hanya mencapai US$ 1,75 miliar. Sedangkan impor non-migas mencapai US$ 13,02 miliar.

Penurunan impor terjadi untuk barang konsumsi, bahan baku atau penolong, dan barang modal sangat dalam.

Sementara itu, nilai ekspor pada Oktober tercatat sebesar US$ 14,93 miliar atau mengalami naik sebesar 5,92 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Suhariyanto menuturkan ekspor migas hanya mencapai US$ 926 juta, sedangkan non-migas US$ 14 miliar.

Menko Airlangga menuturkan realisasi nilai ekspor pada Oktober 2019 melebihi ekspektasi yang diperkirakan banyak pengamat sehingga pemerintah pun akan merencanakan berbagai hal untuk terus mendukung peningkatan kinerja ekspor.

“Salah satunya dari sisi kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan dan investasi melalui omnibus law,” ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen

1 hari lalu

Penerimaan Bea Cukai Turun 4,5 Persen

Penerimaan Bea Cukai Januari-Maret turun 4,5 persen dibanding tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

1 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

1 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

2 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

2 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

2 hari lalu

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

3 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya