Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid tiba di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk salat Idul Adha, Ahad, 11 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
TEMPO.CO, Makassar - Nurdin Halid akhirnya terpilih kembali menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2019-2024 usai pemilihan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 13 November 2019.
Ia menakhodai Dekopin untuk periode ketiganya setelah proses pemilihan melalui voting dan Nurdin menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Nasional (Munas) 11-14 November 2019 itu.
Jumlah pemilik suara yang terdaftar dalam Munas tersebut sebanyak 514 orang dari perwakilan Dekopinda di 34 provinsi se Indonesia. Dalam pemilihan tersebut, sebanyak 435 suara memilih Nurdin Halid.
Proses pemilihan sempat alot antara pemilik suara dengan tim pengarah. Bahkan terjadi aksi walk out sebagian pengurus Dekopinda karena tidak menerima adanya perubahan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang masa jabatan bisa diperpanjang.
Mayoritas pemilih menginginkan Nurdin Halid kembali menjabat ketua umum kendati dalam aturan yang lama dibatasi dua periode. Akhirnya, aturan AD/ART Dekopin soal mekanisme pemilihan pun diubah.
Padahal ada dua calon disebut-sebut akan bertarung dalam Munas kali ini masing-masing Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo sekaligus anggota DPR serta Prof Jimly Asshiddiqie. Karena terjadi perubahan AD/ART keduanya memilih membatalkan niatnya untuk maju.
Hingga saat ini proses Munas telah memilih Ketua Umum Dekopin dan Dewan Pengawas Dekopin yang akan bekerja periode 2019-2024. Ada 11 keputusan dihasilkan dalam Munas tersebut.
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
40 hari lalu
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
40 hari lalu
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.