Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin bakal memimpin langsung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komite tersebut rencananya adalah revisi dari Komite Nasional Keuangan Syariah yang terbentuk beberapa tahun lalu.
"Presiden bersama saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf Amin saat membuka acara Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
Struktur kelembagaan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 soal Komite Nasional Keuangan Syariah. Beberapa hal yang diubah melalui revisi Peraturan Presiden antara lain perubahan lingkup.
Lingkup tersebut akan diperluas dari keuangan syariah menjadi ekonomi syariah. Dengan demikian, Ma'ruf mengatakan KNKS akan direvisi menjadi Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Di samping itu, Ma'ruf mengatakan akan ada perubahan struktur kelembagaan dari KNKS, antara lain dengan menetapkan Presiden Joko Widodo sebagai ketua dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai ketua harian. "Serta perubahan-perubahan lain yang diperlukan."
Dengan penguatan itu, ia berharap pengembangan kelembagaan ekonomi syariah bisa mempercepat dan memperluas sektor perekonomian syariah guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Meski sudah memiliki rencana tersebut, Ma'ruf belum menjelaskan kapan revisi beleid bakal dilakukan.
"Dalam waktu yang tepat (revisi) Perpresnya. Supaya nanti kegiatannya, aksinya bisa segera dilakukan," tutur Ketua Majelis Ulama Indonesia non-aktif itu. Nantinya kelembagaan anyar itu akan didukung divisi-divisi yang menyangkut industri halal, industri syariah, dan pembiayaan sosial alias social fund.
Di lokasi yang sama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan rencana Jokowi dan Ma'ruf memimpin langsung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor tersebut.
Sebab, presiden akan memimpin langsung pengembangan ekonomi syariah. "Dan Wapres sebagai Ketua Pelaksana Harian sehari-hari akan mengoordinasikan seluruh program dan strategi pengembangan sektor tersebut," tutur Perry.
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
7 hari lalu
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.
