TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, menyatakan pentingnya koordinasi antar pemangku kebijakan untuk mengantisipasi kekeringan di banyak daerah. "Tahun terkering kan 2019 ini, kita harus tahu betul lokasi kekeringannya di mana," ujarnya dalam acara Silahturahmi Senior Pengembangan Air Tanah Ditjen SDA Se-Jabodetabek, Ahad, 10 November 2019.

Hari menyebutkan, pada tahun 2020 khusus soal antisipasi kekeringan harus jadi sasaran khusus pemerintah. "Air tanah ini tidak boleh sembarangan, tapi sangat scientific."

Lebih jauh Hari menjelaskan bahwa pendataan dan pengecekan lokasi kekeringan juga harus ditingkatkan. Jadi, pekerjaan pengeboran untuk mendapatkan air tanah menjadi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Adapun, kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi perkotaan atau permukiman dan pertanian. Untuk wilayah perkotaan tidak kurang dari 2 juta orang yang tersebar di delapan provinsi rentan terkena dampak kekeringan.

Sementara itu, lahan pertanian yang paling terdampak kekeringan adalah sawah tadah hujan dan sebagian irigasi yang sumber airnya dari bendung sehingga masih tergantung pada aliran air sungai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania sebelumnya meminta pemerintah diminta mewaspadai ancaman kekeringan yang berpotensi membuat gagal panen, dan akhirnya membuat harga pangan meroket. Apalagi, kekeringan seringkali membuat petani yang memilih untuk tidak menanam demi menghindari kerugian.

"Ancaman gagal panen tidak lepas dari kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," ucapnya, Ahad 28 Juli 2019.

Galuh menuturkan, memproduksi bahan pangan lebih banyak dari biasanya sebelum terjadi kekeringan bisa saja menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Namun, hal ini juga berisiko membuat bahan pangan cepat busuk dan berkurang kualitasnya jika disimpan dalam waktu lama.

BISNIS | ANTARA