Ini Syarat dan Lowongan di DPR RI yang Tersedia dalam CPNS 2019

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Senin, 11 November 2019 09:43 WIB

Pelamar kerja memperlihatkan kartu kuning (syarat pendaftaran calon pegawai negeri sipil) di Bantul, Jateng,(26/10). Menjelang pendaftaran CPNS, Disnakertrans Bantul melayani pembuatan kartu kuning hingga lebih dari 100 per hari. TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI juga membuka peluang penerimaan pegawai baru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019.

Melalui media sosial Twitter @DPR_RI, mulai Senin 11 November 2019 ini, DPR RI membuka kesempatan untuk peserta yang tertarik bekerja di lembaga legislatif itu. Sama dengan pendaftaran CPNS 2019 umumnya, pelamar bisa mendaftar ke DPR dengan melalui situs sscasn.bkn.go.id.

Pada akun Twitter resmi DPR RI terdapat pengumuman tentang penerimaan CPNS 2019 ini. "Pada tahun 2019 ini, akan kembali dilaksanakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI. Ayok, siapkan dirimu untuk menjadi bagian dari ASN Setjen & BK DPR RI. #CPNS2019 #SetjenDPR #BKDPR #SDMUnggul #IndonesiaMaju," tulis akun @DPR_RI.

Terdapat 24 formasi jabatan yang disediakan untuk calon peserta, di antaranya adalah Pranata Hubungan Masyarakat, Widyaiswara, Analis Hukum, Analis Konten Media Sosial, Analisis Laporan Keuangan, hingga Penyusun Bahan Kebijakan.

Adapun kualifasi pendidikannya pun sangat beragam mulai dari jenjang D-III seperti Administrasi, Hukum, Informatika, Jurnalistik, hingga Telekomunikasi. Syarat Strata S-1 untuk jurusan Administrasi Negara, Akuntansi, Hubungan Internasional, Broadcasting, Ilmu Pemerintahan dan jenjang D-IV untuk jurusan Akuntansi, Ekonomi Akuntasi, Ekonomi Manajemen, Manajemen, Perpajakan dan strata paling tinggi yakni S-2 di bidang hukum.

Selanjutnya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang penerimaan CPNS 2019 ini, peserta dapat mengakses situs dpr.go.id/cpns.
BISNIS
Advertising
Advertising

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

5 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

3 hari lalu

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya