Kemenko Perekonomian Akan Bahas Inisiatif Blue Dot Network Ala AS

Minggu, 10 November 2019 11:24 WIB

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum mengetahui secara rinci inisiatif terbaru yang diluncurkan tiga negara, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, bernama Blue Dot Network. Kerja sama ketiga negara ini diduga hadir untuk merespons keberadaan Belt and Road Initiative atau Proyek Jalur Sutra yang diluncurkan Cina.

"Kami masih belum tahu detailnya, segera kami bahas dengan Pak Menko (Airlangga Hartarto) dan Deputi terkait," kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 9 November 2019.

Senin, 4 November 2019, ketiga negara sepakat meluncurkan Blue Dot Network, sebuah inisiatif multisektor yang mempromosikan pengembangan infrastruktur global. Infrastruktur global ini diklaim memiliki kualitas tinggi dan memiliki standar yang dapat dipercaya.

Lewat Blue Dot Network, nantinya akan ada evaluasi dan sertifikasi terhadap proyek infrastruktur yang sesuai standar di kawasan Indo-Pasifik. "Untuk menciptakan infrastruktur yang berkualitas, untuk menciptakan peluang, progres, dan stabilitas” kata Executive Vice President The U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC) David Bohigian.

Media asing menulis inisiatif ini sebagai upaya Amerika menandingi Proyek Jalur Sutra milik Cina. Akan tetapi, Under Secretary for Economic Growth, Energy, and Environment, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Keith Krach membantahnya. "Saya pikir ini bukan respons atas Belt and Road Cina tapi ini kebutuhan dari negara-negara yang terlibat," kata dia.

Tak hanya Kemenko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengaku belum mengetahui inisiatif Blue Dot Network ini. Meski demikian, Luhut memastikan Indonesia tetap membuka peluang untuk terlibat dalam inisiatif besutan Amerika tersebut sepanjang membawa investasi ke Indonesia.

"Dengan mana saja mungkin, dari bulan kalau ada, mau bawa duit," kata dia saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2019.

Luhut menyadari, investasi dari Amerika selama ini masih kalah dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Jepang, dan Singapura. Namun, Luhut menilai seretnya investasi dari Amerika bukanlah karena Indonesia terlibat proyek Belt and Road Inisiative.

Sebab, Luhut menegaskan, Indonesia saat ini sama sekali belum menandatangani kesepakatan apapun dengan proyek milik Cina tersebut. "Belum ada yang jalan, yang jalan private sector semua," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

6 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

7 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

11 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

12 hari lalu

Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

12 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

13 hari lalu

Sri Mulyani Pakai Kain Batik pada Hari Terakhir di Washington, Hadiri 3 Pertemuan Bilateral

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan kain batik pada hari terakhirnya di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April kemarin.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

15 hari lalu

Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.

Baca Selengkapnya