TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memastikan tak akan memberi insentif kepada bank yang akan membuka cabang baru ke depannya. Menurut dia, Otoritas hanya akan mengarahkan agar bank lebih banyak mempekerjakan agen untuk menjangkau nasabah atau masyarakat di daerah.

"Jadi tak perlu ramai-ramai seperti BRI buka cabang unit di remote area. Enggak perlu. Sekarang teknologi memungkinkan dengan membuka agen sebagai hub untuk kredit ritel, untuk tabungan, atau servis lain. Kalau enggak jelas, silakan datang ke OJK akan kami jelaskan," ucap Wimboh, di Kantor OJK, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

Wimboh menjelaskan, OJK nantinya akan memberi informasi sejumlah bank-bank ini yang membutuhkan investor. "Siapa (investor) yang mau masuk silakan terbuka dan ini kami tak terlalu preferences investor seperti apa. Mau luar atau dalam negeri silakan, ini adalah aksi korporasi normal," katanya.

Pernyataan Wimboh secara tak langsung merespons tantangan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya. Jokowi menantang perbankan untuk membuka kantor cabang di wilayah yang belum banyak tersentuh jasa keuangan seperti di Wamena, Papua.

Menurut dia, langkah ini bisa menjadi bagian penting guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. "Jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka cabang di Wamena. Jangan enggan turun ke bawah, sekali lagi berikan hati kita kepada yang kecil-kecil, kepada yang mikro," kata dia dalam acara Indonesia Banking Expo 2019, Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu 6 November 2019.

Langkah ini, kata dia, perlu dilakukan supaya perbankan tak hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang itu-itu saja. Selain itu, langkah tersebut bisa membuat perbankan tidak hanya terbatas untuk memberikan kredit pada usaha skala besar saja, tetapi juga sektor menengah dan kecil.

Menurut Jokowi, pengusaha di sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) saat ini jumlahnya sangat jumbo. Dia mengatakan, pengusaha yang berada pada level ini mencapai 60 juta lebih. Namun, selama ini yang banyak memberikan kredit pada unit usaha level ini hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI.

<!--more-->

Presiden berharap, perbankan juga mulai memperhatikan sektor ekonomi kecil dan menengah. Apalagi Indonesia memiliki 514 kabupaten kota. Jumlah yang banyak ini tentu memiliki potensi yang besar jika berhasil dikembangkan. "Pak Dirut, pak Direksi, datangi. Bapak ibu akan rasakan, oh ini Indonesia tidak hanya Sudirman-Thamrin. Memerlukan sentuhan bapak ibu sekalian," kata dia.

Lebih jauh Wimboh menyebutkan bank berkekuatan modal kecil tengah sulit bersaing dalam kondisi perekonomian seperti saat ini. Oleh karena itu, ia meminta bank kecil - bank kecil itu berfokus menyiapkan platform atau membangun sinergi agar tetap bertahan.

Otoritas, kata Wimboh, membebaskan bank dengan skala bisnis kecil untuk membangun sinergi atau menyiapkan platform demi mengembangkan bisnis. OJK juga tak mempersoalkan jumlah bank yang ada di Indonesia. "Enggak matter jumlah bank. Kami tidak akan terlalu stick jumlah bank," ujarnya

Namun kalau pada akhirnya sejumlah bank berkonsolidasi dan jumlahnya berkurang, OJK pun tak mempermasalahkannya. "Tapi otomatis kalau mereka berkonsolidasi yang berujung jumlah berkurang silakan saja. Kami bukan (menekankan) jumlah, tapi kualitas dan kompetitifnya dan skala ekonominya besar sehingga ini yang akan kami arahkan," tuturnya.

Wimboh menyebut OJK akan menyerahkan sepenuhnya persoalan konsolidasi bank ke pasar. Otoritas hanya akan memberi informasi kepada pelaku industri ihwal bank mana saja yang tengah membutuhkan investor untuk memperbesar modalnya.

BISNIS