TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana desa yang mengalir ke desa siluman. Hal ini dikatakan Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat siang, 8 November 2019.

Airlangga mengatakan, pihaknya tengah menunggu audit yang akan dilakukan BPK untuk menginvestigasi kemungkinan bocornya dana desa ke desa-desa fiktif. "Kami harus melihat hasil (audit) nanti. Karena kami memerlukan hasil audit BPK sebelum mengambil langkah-langkah," katanya.

Airlangga Hartarto menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pihak Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Ia juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan data yang dimasukkan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah memulai proses pengkajian anggaran terkait dana desa yang masuk ke desa fiktif. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan jajaran Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian ulang. Proses ini utamanya dilakukan terhadap anggaran dana desa yang diduga mengalir ke desa fiktif.

Saat ini, proses kajian tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Seusai proses ini, Dirjen Perimbangan Keuangan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memeriksa dugaan ini lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di Indonesia.

"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," ujarnya beberapa waktu lalu.

Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp 44 triliun atau 62,9 persen dari total anggaran Rp 70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 2018 yaitu Rp 37,9 triliun atau 63,2 persen.