TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan banyak barang yang diimpor dari luar negeri padahal industri dalam negeri bisa memproduksinya. Ia mencontohkan besarnya angka volume impor untuk pengadaan pacul dan cangkul.

"Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya, yang sudah berkembang benar, pacul dan cangkul harus impor?" kata Jokowi dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengharapkan dukungan produk lokal yang dilontarkan Presiden Jokowi juga diwujudkan dalam bentuk regulasi yang ramah dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menuturkan, upaya presiden meminta optimalisasi industri dalam negeri harus didukung. Selain menggerakkan ekonomi di dalam negeri juga akan membuka peluang kerja.

"Produk yang bisa dihasilkan sendiri, ya kita dorong dilakukan [produksinya di] dalam negeri," kata Hariyadi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Menurut Hariyadi, sangat banyak produk-produk industri dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah maupun industri dalam negeri. Namun masalahnya produk lokal belum kompetitif karena terkait regulasi.

Kemarin, Presiden Jokowi meluapkan kekesalanya atas pasokan produk impor yang dipajang pemasok lokal dalam atalog elektronik (e-catalogue). Jokowi menyatakan dirinya mengetahui adanya pemasok lokal yang memasok barang impor.

"Enak banget itu. Hanya ngecap (memberi cap ke lokal ke produk impor) untungnya gede banget, tapi produksi dalam negeri jadi berhenti karena barang kita enggak masuk ke e-catalogue, kalah bersaing," kata Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi menyatakan pemerintah harus memberikan insentif khusus kepada industri kecil yang barang-barangnya masuk e-catalogue. Insentif itu perlu diberikan supaya produk industri kecil bisa masuk e-catalogue.

Di samping itu, Jokowi berharap persyaratan usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan masuk ke e-catalogue dipermudah dengan kualitas yang harus dijamin. Jokowi meminta UKM didampingi dan diberikan jasa konsultasi supaya produknya bisa masuk e-catalogue.

BISNIS| AHMAD FAIZ