TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Hal itu diungkapkannya kemarin dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Nantinya, kata Tito, pihak Inspektorat dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kemendagri akan mengkaji apakah program-program yang dimaksudnya sudah dianggarkan oleh pemda. "Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Tito.

Tito menjelaskan, program pengentasan kemiskinan dan stunting sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)unggul dan berkualitas. Oleh karena itu ia mengatakan pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.

Kemendagri, kata Tito, bakal bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap.

"Kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujar Tito.

Lebih jauh, kata Tito, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya. “Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk Kepala Daerah yang tidak paham apa itu arti stunting," ucapnya.

Pasalnya, menurut Tito, jika arti stunting tidak dipahami, pemerintah daerah tak bisa diharapkan memasukkan program terkait ke dalam APBD. "Mau buat terobosannya seperti apa? Termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan," ucapnya.

Ke depan, kata Tito, upaya memasukkan program-program pengentasan kemiskinan dan stunting ke dalam APBD akan dilakukan di bawah arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi."

BISNIS