TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan investigasi dan evaluasi lapangan terkait dugaan manipulasi data ekspor bijih nikel selesai pekan depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, saat ini investigasi dugaan over kuota ekspor bijih nikel atau nickel ore itu masih berlangsung. Adapun tim yang terlibat adalah Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Inspektur Tambang, PT Surveyor Indonesia, dan PT Sucofindo (Persero).

Menurut Arifin, investigasi dan evaluasi dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel. Kunjungan tim ke lapangan guna mendapatkan data valid pembangunan smelter dan volume ekspor nikel yang telah dilakukan.

"Mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil dari investigasi. Kalau timnya pulang kan kami sudah bisa olah," ujar Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat 1 November 2019.

Dia menuturkan, izin ekspor bijih nikel diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Adapun proyek smelter dievaluasi setiap 6 bulan terhitung sejak diberikan rekomendasi izin ekspor beserta kuota ekspor.

Apabila terdapat kemajuan dalam progress pembangunan smelter, pemerintah pun dapat memberikan perpanjangan kuota ekspor bijih nikel. "Begitu timnya datang, ada laporannya. Kami klarifikasi juga supaya kami tahu berapa jumlah volume yang hilang dari izin ekspor berapa," kata Arifin Tasrif.

Pemerintah menghentikan sementara izin ekspor bijih nikel sejak 29 Oktober 2019 lalu. Musababnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemukan laporan mengenai lonjakan ekspor nikel sebanyak tiga kali kuota yang diberikan. Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada kadar bijih nikel yang diekspor tak sesuai dengan ketentuan, yakni melebihi kadar 1,7 persen.

Karena itu, tutur Luhut, ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat langsung menangani manipulasi ekspor nikel ore ini. "Pemerintah ingin KPK memainkan peran strategis. Seperti pada program pemerintah hilirisasi ini, ada manipulasi besar-besaran ratusan juta dolar, itu kan bisa triliunan rupiah," kata Luhut.

BISNIS