Pengusaha Minta Dirjen Pajak Baru Genjot Perluasan Subjek Pajak

Jumat, 1 November 2019 20:50 WIB

Rohaniawan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat 1 November 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Tempo.Co, Jakarta - Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia Siddhi Widyaprathama berharap Direktur Jenderal Pajak yang baru saja dilantik, Suryo Utomo melakukan ekstensifikasi atau perluasan subjek pajak dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami mendukung extra effort bersifat ekstensifikasi berupa perluasan subjek pajak," ujar Siddhi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019. Ia mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan upaya kepada warga negara yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Soal pendapatan perpajakan yang cenderung melesu beberapa waktu terakhir, Siddhi memahaminya. Sebab di lain pihak dunia usaha juga tengah mengalami tekanan. "Jadi sama-sama mengalami tekanan."

Siddhi pun berharap Suryo bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan Dirjen Pajak sebelumnya, Robert Pakpahan. Misalnya saja pada reformasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Ia pun menunggu rampungnya RUU Omnibus Law.

Ihwal persoalan shortfall yang selama ini kerap terjadi, Siddhi menyarankan Suryo dan jajarannya melakukan profiling. Sehingga, dari langkah tersebut dapat dilihat sektor usaha yang belum tercakup dan kepatuhannya rendah serta bagaimana pendekatannya.

Di samping itu, ia pun mengusulkan agar target penerimaan perpajakan dibuat berdasarkan angka yang sudah dicapai. "Bukan target tahun lalu dinaikkan lagi," ujar Siddhi.

Adapun Suryo Utomo mengatakan langkah pertama yang bakal diambil di awal masa jabatannya adalah melakukan konsolidasi. "Kami konsolidasi dulu lah kira-kira akan seperti apa," ujar dia selepas pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan.

Suryo mengatakan akan tetap melanjutkan pekerjaan dari periode Direktur Jenderal Pajak sebelumnya. Namun, ia juga akan melakukan pemetaan kembali untuk melihat kebijakan atau langkah-langkah apa saja yang bisa dipercepat.

Di samping itu, Suryo mengatakan pekerjaan yang mesti dilakukan dalam waktu dekat juga adalah menjaga dan menggenjot target-target sektor pajak hingga akhir tahun 2019. "Itu yang di depan mata, action dan effort lah akan kami lakukan."

Selain itu, Suryo juga akan memacu perampungan RUU Omnibus Law pajak. Saat ini, kemajuan perancangan beleid tersebut, menurut dia, masih ada harmonisasi sehingga ada hal yang perlu ditulis ulang lagi. Ia berharap diskusi dan harmonisasi itu bisa segera rampung sebelum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "InsyaAllah (selesai tahun depan), kan kami harapkan itu kalau tidak ada masalah bisa selesai cepat," ujar Suryo.

Berita terkait

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

12 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

23 jam lalu

Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (Chandra Asri Group) meraih pendapatan bersih US$ 472 juta per kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

OCBC NISP Cetak Laba Bersih Rp 1,17 Triliun di kuartal I 2024

1 hari lalu

OCBC NISP Cetak Laba Bersih Rp 1,17 Triliun di kuartal I 2024

PT Bank OCBC NISP Tbk. mencetak laba bersih yang naik 13 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp 1,17 triliun pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

1 hari lalu

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatannya di kuartal pertama 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

3 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

BTPN Syariah Laporkan Laba Bersih Rp 264 M pada Kuartal I 2024

5 hari lalu

BTPN Syariah Laporkan Laba Bersih Rp 264 M pada Kuartal I 2024

PT Bank BTPN Syariah Tbk. melaporkan laba bersih sebesar Rp 264 miliar pada kuartal I 2024 atau turun Rp 161 miliar yoy.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

8 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya