TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melantik Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Suryo menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya, Robert Pakpahan yang telah memasuki masa pensiun pada 31 Oktober 2019.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan tantangan yang mesti dihadapi Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak yang baru. Salah satunya adalah berkaitan dengan penerimaan pajak yang tertekan pelambatan ekonomi global.

"Tantangan Dirjen Pajak baru tidaklah mudah. Tekanan perekonomian global dan domestik akan berdampak pada penerimaan pajak," kata Yustinus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Jumat 1 November 2019.

Karena itu, kata Yustinus, institusi pajak dengan Dirjen yang baru harus lebih proaktif, dan memiliki kerja tim yang solid, lincah dan profesional. Selain itu, lembaga ini juga perlu mendapat dukungan politik yang kuat guna menuntaskan revisi Undang-undang Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak juga masih perlu untuk melakukan perbaikan kelembagaan, core tax system dan pemanfaatan data serta informasi perpajakan. Yustinus juga mendorong Dirjen Pajak yang baru untuk segera melakukan konsolidasi internal supaya bisa segera bekerja dengan cepat.

Menurut Yustinus tantangan penerimaan pajak juga harus menjadi perhatian sebab kebutuhan sumber pembiayaan terus meningkat. Apalagi, masih terdapat sumber-sumber penerimaan baru yang bisa ditindaklanjuti, dengan memanfaatkan data atau informasi perpajakan.

"Kami memberikan dukungan kepada Dirjen Pajak supaya bisa mengeksekusi kewenangan dengan baik dan tanpa campur tangan pihak lain dan memastikan tiap warga negara melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar," kata Yustinus.

Yustinus menuturkan capaian Dirjen Pajak sebelumnya telah memberikan landasan dan rintisan yang baik dan perlu dilanjutkan. Khususnya, dalam hal pengarusutamaan perumusan kebijakan yang moderat, fair, menjamin kepastian, dan implementasi yang konsisten adalah hal penting.

"Untuk itu, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan perlu terus dibangun dan diimplementasikan secara konsisten," kata dia.