TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surya Tjandra menyatakan punya sejumlah strategi dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

Surya mengaku mendapatkan mandat khusus dari Presiden Jokowi untuk mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. “Yang pertama tugas dari Pak Jokowi adalah khusus membantu Pak Menteri terkait penyelesaian sengketa agraria,” ujar Surya melalui siaran pers, Selasa, 29 Oktober 2019.

Hal pertama yang akan dilakukannya adalah memetakan sengketa agraria di seluruh Indonesia. Hal ini seiring dengan salah satu tugas khusus yang diberikan padanya untuk membantu menjalankan proses digitalisasi dengan memanfaatkan sistem big data agar pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah.

Untuk mencapai target dan prioritas program kerja terkait penyelesaian sengketa agraria, Surya menyebutkan bakal memanfaatkan pengalamannya sebagai seorang aktivis pada Lembaga Bantuan Hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Sebagai wamen saya tidak keberatan untuk datang, kalau perlu saya menginap di tempat yang berkonflik itu dan kita cari solusi sama-sama,” katanya.

Surya yang merupakan politikus dari PSI sebelumnya bekerja sebagai seorang dosen. Setelah menyelesaikan studi S1-nya, ia mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 (di Universitas Warwick, Inggris) dan program S3 (di Universitas Leiden, Belanda).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat saat ini ialah kepastian hukum. “Jadi, kalau memang ada dasar hukumnya ya, diberikan,” ucapnya.

Sebelumnya Surya menyebutkan pesan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat lalu adalah reforma agraria merupakan salah satu prioritas yang masih harus mendapatkan perhatian, terutama soal peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. “Paling tidak setahun ini akan ada hasil lebih baik,” katanya.

BISNIS