TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa data lahan persawahan Indonesia tidak akurat. Ketidakcocokan data sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) itu mencapai 92 persen.

"Kemarin data yg diambil BPS, BIG, dan BPN, ternyata setelah dicek 92 persen sampel yang diambil salah," kata Amran saat sambutan serah terima jabatan Menteri Pertanian, di Kantor Kementan, Jumat, 25 Oktober 2019.

Amran mengaku baru bisa menyampaikan hal ini setelah lengser dari jabatan Menteri Pertanian yang diembannya. Sebab, ia berdalih, jika dirinya bersuara sejak dulu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan publik.

Ia menambahkan, data persawahan yang diambil menggunakan citra satelit pun tidak benar. "Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi itu salah, dengan citra satelit itu salah. Ini harus diperbaiki," ucap Amran.

Dengan kesalahan data luas sawah tersebut, ia menyebut kuota subsidi pupuk pada tahun 2021 berpotensi akan berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa mengakses pupuk sehingga membuat produksi turun."Kalau itu terjadi kali 2 juta orang tidak kebagian subsidi pupuk, dan 8 juta orang engga dapat subsidi tahun depan," kata Amran.

<!--more-->

Amran menuturkan, telah memeriksa data tersebut dengan empat tim yang tidak termasuk dari BPS atau pun Kementan. Dirinya mengaku telah menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara data lapangan dan data satelit pada wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Jawa Timur.

"Yang menyedihkan adalah Banyuasin ada 9.700 hektare tapi dalam satelit nol. Di Jawa Timur 200 ribu hektate tambahan. Bisa dibayangkan yang disorot sawah, itu sangat berbahaya bagi pertanian ke depan," tutur dia.

Amran mengatakan, terkait perbedaan data lahan persawahan dirinya telah menerima 130 surat protes dari para Pemerintah Daerah. Dirinya juga sudah menyampaikan hal kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kami terima ada 130 surat protes dari Bupati. Ini bener pak menteri (sambil meniru ucapan bupati). Kami sudah menyurati langsung Menteri Keuangan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Syahrul Yasin Limpo berharap kepada BPS untuk memperbaiki datanya agar tidak terjadi pemberdaan data antar lembaga lain.

"Kita akan berharap dengan BPS akan melakukan perbaikan data sawah nasional, sehingga jangan ada yang membingungkan lagi. Semua data nanti akan dijadikan satu, dan telah terklarifikasi," ungkap Syahrul.