TEMPO.CO, Jakarta - Dengan resminya Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Thomas Lembong, sejumlah pekerjaan rumah telah menantinya. Selama lima tahun ke depan Bahlil akan banyak berurusan dengan persoalan investasi, khususnya mencari strategi untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya.

Pria yang merupakan eks Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2015 - 2019 itu memiliki latar belakang cukup unik di mana pernah menjadi sopir angkot yang kemudian tercatat sebagai pengusaha.

Tugas Bahlil sebagai Kepala BKPM di antaranya harus memastikan investasi masuk. Ia juga harus bisa menjamin Indonesia bisa bersaing dengan beberapa negara lainnya, terutama Malaysia dan Vietnam. Belum lagi meningkatkan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

Kepala BKPM yang baru harus memperbaiki realisasi investasi yang belakangan datanya menunjukkan perlambatan. Realisasi investasi pada tahun 2018 hanya tumbuh 4,1 persen dibandingkan dengan 2017. Sepanjang tahun lalu juga tercatat bahwa pertumbuhan PMA mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -8,8 persen.

BKPM juga harus adaptif karena sektor yang diminati investor nampak mulai bergeser dari sektor yang diprioritaskan pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah menginginkan agar penanaman modal masuk ke sektor industri manufaktur yang padat karya agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru.

Namun, data BKPM justru menunjukkan bahwa investor semakin tertarik untuk berinvestasi di sektor jasa ketimbang kepada sektor industri manufaktur. Pada 2014 hingga 2016, industri manufaktur masih tercatat menyerap investasi paling banyak dengan komposisi sebesar 43 persen hingga 54,8 persen dari keseluruhan realisasi investasi.

Selain itu, BKPM juga harus memperhatikan incremental capital output ratio (ICOR) di Indonesia yang tercatat masih pada angka 6,3 pada 2018. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing Indonesia pada level global seperti India dan Vietnam yang mencatatkan ICOR masing-masing sebesar 4,64 dan 4,31. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro investasi di Indonesia masih tidak efisien.

Sebelumnya ketika datang kemarin di Istana Negara, Bahlil mengaku tidak mengetahui spesifik pos penempatannya. "Tidak jauh-jauh dari persoalan ekonomi. Bisa juga ada UMKM, investasi, perdagangan, nanti kita lihat, yang tahu hanya Allah SWT dan Pak Jokowi," ujarnya, Selasa, 22 Oktober 2019.

Bahlil mengatakan, sampai saat ini dia hanya bisa menebak pos dari hal-hal yang didiskusikan dengan Jokowi. "Kebetulan kami banyak berdiskusi soal ekonomi, pertumbuhan kawasan ekonomi baru, pemerataan pembangunan ekonomi dari Aceh-Papua serta peningkatan dari UMKM ke kelas menengah dan menjadi konglomerat," ujar dia.

BISNIS