Kembali ke Posisi Menko Maritim, Luhut Diminta Kawal Investasi

Reporter

Antara

Rabu, 23 Oktober 2019 07:49 WIB

Menko Maritim RI Luhut B. Pandjaitan ketika menghadiri forum bisnis "Invest Indonesia" di Seoul, Korea Selatan, yang digelar KBRI Seoul pada Jumat, 20 September 2019. [KBRI Seoul]

TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan menjadi tokoh yang terakhir datang ke Istana Negara, Selasa malam, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi jajaran kabinet barunya dalam pemerintahan periode kedua Rabu, 23 Oktober 2019.

“Saya dipanggil Presiden, di-‘brief’ untuk tugas saya ke depan, nanti menangani mengenai maritim dan investasi,” kata Luhut. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan
diajak diskusi selama sekitar 20 menit oleh Presiden Jokowi untuk diberi tahu apa saja yang akan menjadi tugasnya dalam lima tahun ke depan dalam kabinet baru.

Luhut akan kembali menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau kerap disebut Menko Maritim. Namun, yang berbeda, nama kementerian itu akan mendapat bubuhan kata “investasi” sehingga kemungkinan besar Luhut akan ikut bertugas untuk ikut mengawal investasi.

Kemenko Maritim bertugas melakukan koordinasi atas empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata.

Kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim merupakan kementerian strategis yang banyak mengundang investasi. Wajar jika kemudian Luhut kerap mengurus hal-hal yang kemungkinan membuat publik mengernyitkan dahi karena sektor maritim yang dianggap hanya identik dengan laut.

Advertising
Advertising

Namun, perubahan nomenklatur Kemenko Maritim bukan sekali ini terjadi. Di era Rizal Ramli, saat menjabat pada 2015-2016, kementerian itu berubah menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

Kembali ke Luhut, di kabinet baru nanti ia diberi arahan untuk menyelesaikan masalah investasi di sejumlah bidang, umumnya di bidang-bidang di bawah koordinasi kementeriannya seperti industri petrokimia, program B20 dan B30 hingga perbaikan pengelolaan sumber daya mineral.

Presiden Jokowi, kata Luhut, memintanya agar masalah “refinery” dan petrokimia harus selesai dalam beberapa tahun ke depan. “Diminta saya langsung juga untuk membantu penanganan itu. Dan koordinasikan semua di jabatan yang diberikan Menko Maritim ditambah investasi, dan beberapa lain di bawahnya,” kata suami Devi Simatupang ini.

Berita terkait

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

14 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

15 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

20 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

21 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

1 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

1 hari lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya