TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas Slamet Soedarsono optimistis rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memangkas lapisan eselon di pemerintahannya bisa diterima oleh para birokrat.

"Saya kira birokrat itu nanti akan memahami dengan penjelasan-penjelasan latar belakang, kenapa ini akan dibuat seperti itu dengan disampaikan manfaatnya. Karena sesungguhnya jabatan itu jalurnya dua yaitu struktural dan fungsional," ujar Slamet di Kantor Kementerian PPN atau Bappenas, Jakarta. Senin, 21 Oktober 2019.

Ia mengatakan jabatan fungsional semakin ke sini akan semakin besar perannya. Dengan kompetensi dasar kepada profesi dan spesialisasi, pejabat fungsional itu akan melengkapi fungsi birokrasi.

"Jadi selain struktural yang pengambilan keputusan, secara telaah-telaah analisis akan dilengkapi jabatan fungsional," tutur Slamet. "Untuk eksis di birokrasi bukan hanya di jalur struktural, tapi juga jalur fungsional juga akan bisa menjadi media eksistensi dirinya dia menyampaikan pikiran-pikiran terbaik untuk sektor dan lembaganya."

Sebenarnya, kata Slamet, perampingan-perampingan struktur seperti itu sudah dilakukan di periode pertama Jokowi. Hanya saja, sebelumnya, skala kebijakan tersebut tidak terlalu besar sehingga kurang diekspos.

<!--more-->

Perampingan itu misalnya dilakukan di Bappenas. "Strukturnya tidak banyak seperti jaman dulu, dulu kan eselonnya sampai empat ya, sekarang di kedeputian paling rendah eselon III, itu sudah berlangsung dan itu sebagian berpindah dari jabatan struktural menjadi fungsional," tutur Slamet. Karena itu ia meyakini hal yang sama bisa dilakukan di kementerian atau lembaga lain.

Sebelumnya rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Jokowi usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.

Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," katanya.