TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tampil bersemangat dalam kongko-kongko bersama menteri ekonomi lainnya dalam acara Ngobrol Pinter tentang Ekonomi (Ngopi Teko) Jumat kemarin 18 Oktober 2019. Ia sempat berkelakar bahwa Kementerian Perindustrian dilindungi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan mendapat 'ongkos pergaulan' dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Airlangga menjadi yang paling banyak berbicara setelah sang tuan rumah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Tak hanya itu, Airlangga juga beberapa kali melontarkan candaan yang membuat peserta tertawa.

Selama menjadi menteri, Airlangga merasa terbantu oleh rekannya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang duduk di samping kirinya. Sebab, posisi Kementerian Ketenagakerjaan persis di sebelah Kementerian Perindustrian di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan

“Jadi kalau ada demo buruh, berhentinya di kantor Kemenaker, tidak sampai ke kantor saya,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Oktober 2019.

Sehingga, Airlangga menilai Hanif sebagai pelindungnya. “Beliau ini protector saya, kadang demo nya juga sampai sore, tapi tetap ga jadi sampai ke kantor saya,” kata Airlangga, disambut tawa sebagian peserta.

Mendengar hal itu, Hanif lalu mengatakan bahwa nasib kementerian yang dipimpin Airlangga ini memang baik karena ada Kementerian Ketenagakerjaan. Terlebih, kata Hanif, Airlangga merupakan seorang Ketua Umum Partai Golkar. “Jadi jangan nyentuh Kemenperin lah, kami mewakafkan diri kami untuk itu,” kata Hanif.

Setelah Hanif, Airlangga lalu melontarkan candaan ke Sri Mulyani yang duduk di sebelah kanannya. Awalnya, Ia berterima kasih karena Sri Mulyani selalu memenuhi permintaan yang diajukan oleh kementeriannya. Terakhir yaitu soal super-deduction tax atau potongan pajak bagi perusahaan yang mengeluarkan dana riset dan pendidikan vokasi.

<!--more-->

Di hadapan Sri Mulyani, Airlangga juga mengatakan tiga menteri baru saja menyepakati aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Dua menteri lain yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Aturan yang mulai berlaku April 2020 ini bertujuan untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal atau ponsel black market.

Dengan aturan ini, potensi tambahan pada kas negara mencapai Rp 2 triliun. Airlangga lalu bercanda, uang Rp 2 triliun merupakan pemasukan baru yang akan dicatat anak buah Sri Mulyani. Sehingga bisa kembali dalam bentuk anggaran untuk tiga kementerian yang terlibat. Masing-masing sekitar Rp 600 miliar. “Itu ongkos pergaulan lah,” kata Airlangga yang kembali membuat peserta tertawa.

Di luar dari itu, acara ini sendiri diadakan di penghujung masa jabatan para menteri ekonomi di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa menteri seperti Darmin dan Rudiantara disebut tidak akan lanjut menjabat. Rudiantara bahkan telah lebih dulu mengadakan perpisahan di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Berbeda dengan keduanya, Airlangga malah digadang-gadang akan naik level menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet kedua 2019-2014, menggantikan Darmin. Namun, Airlangga tak mau merespon banyak soal isu ini. “No comment, itu hak prerogatif presiden,” kata dia.