TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro punya empat pesan kepada siapa pun yang bakal menduduki posisinya itu di Kabinet Kerja Jilid II. Ia mengatakan penggantinya nanti tidak boleh lelah untuk mengkampanyekan pembiayaan program non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Pertama, terus kampanye tidak boleh lelah kampanye, harus sabar dan telaten membujuk kementerian atau lembaga agar tidak tergantung kepada APBN," ujar Bambang di kantornya, Jumat malam, 20 Oktober 2019.

Ia mengatakan Kepala Bappenas penggantinya mesti bisa membujuk mitra-mitranya untuk melihat sumber pembiayaan lain. Dan sumber pembiayaan itu pun, menurut Bambang, tidak boleh mengandalkan utang. Sehingga, ia berharap nanti pemerintah bisa berperan untuk mengurangi beban utang.

Selama masa jabatannya, Bambang memang getol berbicara soal pembiayaan non APBN. Misalnya, melalui skema Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha maupun investasi swasta murni. Selain itu, di eranya pun terbentuk unit Pembiayaan Investasi Non Anggaran atau PINA guna mengubah paradigma pembiayaan.

Kedua, Bambang berpesan kepada penerusnya agar memperbaiki instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Selama ini, pemerintah lebih banyak mengambil langkah subsidi harga. Padahal, menurut dia, kebijakan itu tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

"Subsidi harga itu cenderung menghabiskan anggaran dan tidak tepat sasaran," ujar Bambang. Karena itu, ia berharap pemerintah ke depannya bisa memilih kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kuncinya, tutur dia, Bappenas harus mengecek dan memastikan Kementerian Sosial memperbaharui basis data terpadu secara benar.

Ketiga, Bambang mengingatkan penerusnya untuk tetap mempersiapkan pemindahan ke Ibu Kota Negara yang baru. Persiapan itu meliputi rencana induk, desain urban, hingga konstruksinya. Ia mengatakan Bappenas harus bertanggungjawab penuh pada perencanaan wilayah. Persiapan itu juga akan dibantu kementerian lain, misalnya di sektor lingkungan dan konstruksi.

"Bappenas harus melihat dari atas semuanya," kata Bambang. Dengan demikian, salah satu proyek akbar yang digadang-gadang oleh Jokowi itu bisa mulai beroperasi pada awal 2024 seperti rencana.

Terakhir, Bambang mengingatkan soal adanya target sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan pada 2030. Ia mengatakan target tersebut harus diperhatikan secara serius. Praktis setelah 2024, Indonesia hanya punya 6 tahun lagi sebelum 2030. Sehingga, dalam lima tahun ke depan ia meminta Bappenas tidak lelah mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga akademikus untuk mencapai target tersebut.

Empat pesan itu, ujar Bambang, dilontarkan lantaran masa kerjanya berakhir pada akhir pekan ini. Hingga kini, Presiden Joko Widodo masih belum mengumumkan jajaran kabinet yang akan membantunya pada periode kedua jabatannya. Kendati, ia mengatakan susunan tersebut sudah rampung dibuat.