TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengenang kembali lima tahun karirnya menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo. selain menjadi Kepala Bappenas, Bambang pernah menduduki kursi Menteri Keuangan di awal periode pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

Menurut dia, lima tahun masa jabatannya itu tak terasa lama. "Lima tahun yang dibayangkan lama, ternyata malah tak terasa ini sudah hari kerja terakhir," ujar Bambang di kantornya, Jumat, 18 Oktober 2019. Ia masih mengingat hari pertama ia menjadi Menteri Keuangan hingga dipindah tugas menjadi Kepala Bappenas. Ia mengatakan waktu terasa begitu cepat lantaran kesibukannya.

Dari dua kementerian yang pernah disinggahinya, pada mulanya Bambang merasa ritme waktu kala ia menjabat Menteri Keuangan sangat ketat ketimbang di Bappenas. Meski pada akhirnya pekerjaannya semakin padat mendekati akhir jabatannya menjadi Menteri PPN. Bahkan, ia mengatakan pekan depan pun sudah ada jadwal yang menanti Kepala Bappenas, kendati ia tak tahu apakah masih menduduki posisi itu atau tidak.

Menurut Bambang, Bappenas adalah tempat yang menarik. Sebab, ia bisa mengenal dan mengeksplorasi berbagai aspek dalam konteKs pembangunan nasional. "Tidak bisa mengatakan hanya mengerti ekonomi makro, terkadang harus berani berbicara stunting, defisit transaksi berjalan, pertumbuhan yang melambat, hingga investasi," ujar dia.

Selama menakhodai Bappenas, Bambang pun mau tidak mau harus cepat belajar dan memahami isu baru. Salah satu yang berkesan bagi dia adalah saat dimintai pendapat mengenai industri pertahanan. "Jadi dengan begitu banyak aspek memang akhirnya waktu juga yang membatasi kita di semua kegiatan."

Dari semua pengalamannya itu, hal yang paling terkesan bagi dia dalam konteks kebijakan adalah saat ia merasa berhasil mengubah paradigma anak buahnya di Bappenas untuk tidak lagi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan dengan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Kalau RKAP lama RPJMN lama isinya cuma apa targetnya, apa programnya, kemudian berapa batasan uangnya dan alokasi penganggarannya itu versi sebelumnya," ujar Bambang. Sekarang, kata dia, paradigma pembangunan itu sudah berubah dengan tidak hanya mengandalkan kocek pemerintah, namun juga non-pemerintah, yaitu swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha (KPBU), hingga investasi langsung dari swasta.

Belum lagi dengan lahirnya unit PINA alias Pembiayaan Investasi Non Anggaran juga menurut Bambang bisa mengubah pola pikir dalam pembangunan. Sehingga pembangunan bisa dipercepat dengan sokongan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. "Itu lah yang paling berkesan selama 3,5 tahun di Bappenas," ujar Bambang.