TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dipandang sebagai satu-satunya negara di kawasan Asean yang gagal memanfaatkan dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Indonesia dinilai gagal menarik minat perusahaan-perusahaan Cina untuk merelokasi bisnis mereka yang terseret perang dagang. Alih-alih Indonesia, banyak perusahaan manufaktur Cina memilih negara lain seperti Vietnam dan Malaysia.

Menurut Ekonom Maybank Kim Eng, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menarik investasi, sebagian besar dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) yang lebih tinggi, ketika pemerintah AS dan Cina saling melancarkan tarif terhadap impor masing-masing selama 13 bulan terakhir.

“Vietnam telah muncul sebagai penerima manfaat terbesar, dengan lonjakan 73 persen dalam aliran masuk FDI dari Cina dan Hong Kong tahun lalu. Pada paruh pertama 2019, aplikasi FDI di Vitenam melonjak 211 persen,” kata Lee Ju Ye, salah satu ekonom Maybank, seperti dilansir melalui South Cina Morning Post.

Malaysia juga mencatatkan peningkatan investasi dari Cina pada awal tahun ini setelah mengalami penurunan selama hampir dua tahun sebelumnya.

Selain Vietnam dan Malaysia, Singapura juga menerima manfaatnya karena perusahaan-perusahaan yang pindah ke Malaysia kemungkinan akan mengambil pinjaman dari bank-bank di Singapura.

"Bahkan Filipina, yang tidak benar-benar dikenal sebagai situs manufaktur, juga menerima limpahan investasi asing langsung (FDI). Satu-satunya yang kalah sepertinya adalah Indonesia,” tambah Lee.

Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari kondisi ini dan bertekad mengejar ketertinggalannya. Bulan lalu, Jokowi, yang akan segera menjalani masa jabatan keduanya, mendesak segenap jajaran kabinetnya untuk bekerja lebih keras mengambil manfaat dari perubahan dalam rantai pasokan akibat perang dagang.

Mengutip data Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan Cina merelokasi operasinya ke luar negeri. Dari jumlah ini, 23 memilih Vietnam dan 10 perusahaan lainnya pindah ke Malaysia, Thailand dan Kamboja.

Lebih lanjut dipaparkan oleh Lee, perusahaan elektronik Taiwan Pegatron memang telah memutuskan untuk membangun pabrik di Batam, Indonesia.

Kendati demikian, perusahaan multinasional lainnya bersikap hati-hati karena beberapa faktor, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha membayar pesangon yang tinggi meskipun pekerja terkait dipecat.

“Indonesia telah kehilangan kesempatan, dan saya pikir ini adalah seruan bagi pemerintah untuk berbuat lebih banyak,” ujar Lee.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menurunkan pajak perusahaan hingga 20 persen dari tarif saat ini sebesar 25 persen.

Seperti halnya Jakarta, pemerintah negara lain di Asean berupaya aktif menarik perusahaan-perusahaan Cina untuk pindah ke negara mereka.

Thailand, misalnya, meluncurkan paket relokasi bernama Thailand Plus. Paket ini menawarkan beberapa insentif termasuk pengurangan 50 persen pajak penghasilan perusahaan serta hibah untuk peningkatan tenaga kerja.

Di Malaysia, pemerintahnya bahkan telah membentuk komite untuk mempercepat aplikasi yang terkait dengan investasi dari Cina.

“Biasanya sebuah aplikasi menunggu tiga bulan untuk disetujui. Sekarang ini dapat disetujui hanya dalam satu pekan,” kata Lee.

Lee dan rekan ekonomnya, Linda Liu, juga membahas soal Belt and Road Initiative, rencana infrastruktur ambisius Cina untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas global.

Meski China Global Investment Tracker, yang memantau kegiatan konstruksi dan investasi global Cina, mencatat penurunan total investasi dan kontrak konstruksi pada 2018, ada lonjakan yang dialami pada awal tahun ini.

“(Pada 2018), kontrak investasi dan konstruksi anjlok cukup kuat dari US$ 38 miliar menjadi US$ 22 miliar. Perubahan dalam pemerintahan di Malaysia telah menyebabkan mandeknya beberapa proyek pemerintah,” ujar Lee.

Wilayah ini menerima kontrak dari Cina senilai US$11 miliar pada paruh pertama tahun 2019. Dari nilai tersebut, US$3 miliar akan dikirim ke Indonesia dan US$2,5 miliar ke Kamboja. “Pemerintah (Presiden Jokowi) lebih mau menerima dana Cina, dan lebih terbuka untuk bekerja dengan Cina,” ujarnya.