TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan pihaknya akan berupaya menjaga realisasi subsidi energi pada tahun ini sesuai dengan outlook APBN 2019 meski kuota solar bersubsidi diproyeksikan jebol.

Pasalnya, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) sebelumnya memprediksi akan terjadi overkuota distribusi solar bersubsidi menjadi 16,06 juta kiloliter. Hal ini terjadi apabila tidak ada pengendalian subsidi.

Realisasi distribusi solar bersubsidi per 25 September 2019 mencapai 11,67 juta kiloliter atau 80,46 persen dari kuota. Per 25 September 2019, distribusi solar bersubsidi seharusnya hanya 73,42 persen dari total kuota. Adapun kuota solar bersubsidi pada 2019 mencapai 14,5 juta kiloliter, lebih rendah dari kuota 2018 yang mencapai 15,62 kiloliter.

Karena ada potensi overkuota, BPH Migas lalu mengeluarkan Surat Edaran No. 3865/Ka BPH/2019 yang bertujuan untuk mengendalikan distribusi solar bersubsidi agar tidak terjadi overkuota pada akhir tahun. Namun begitu, surat edaran BPH Migas tersebut pada akhirnya dicabut sementara dalam rangka menjaga stabilitas di tengah masyarakat.

Pertamina pun tetap diminta untuk menyalurkan solar bersubsidi 2019 dengan prinsip kehati-hatian, akurat, tepat sasaran, tepat volume dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjaga kuota minyak solar 2019.

<!--more-->

Terkait dengan dampaknya pada anggaran tersebut, Askolani mengatakan bahwa pihaknya masih perlu bertemu dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM. "Kami belum tahu mengenai posisi update-nya," ujarnya, Senin, 7 Oktober 2019.

Namun Kementerian Keuangan, kata Askolani, tetap berkomitmen untuk menjaga realisasi subsidi solar tetap sejalan dengan outlook 2019 yang mencapai Rp 90,3 triliun. Ia berharap dalam pertemuan koordinasi tersebut, Kementerian Keuangan bisa memberi masukan pada Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk menjaga realisasi subsidi energi tak jebol.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunto Wibawa Dasanugraha mengatakan bahwa bagaimana pun realisasi subsidi solar bakal sesuai dengan outlook 2019. Hal ini mengingat harga Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP yang dipatok sebesar US$70 per barel.

Akibat ICP yang lebih rendah dari asumsi, realisasi subsidi solar per semester I/2019 pun baru sebesar Rp 11,67 triliun, 37,6 persen dari pagu yang mencapai Rp 31,04 triliun. Adapun pada perkembangan terakhir yakni per Agustus 2019, realisasi subsidi solar dan LPG 3 Kg mencapai Rp 44,52 triliun, di bawah outlook subsidi solar dan LPG 3 Kg yang mencapai Rp 90,28 triliun.

BISNIS