Pengusaha Truk Setuju Solar Bersubsidi Dibatasi Asal ..

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah SPBU menutup stasiun pengisian akibat turunnya harga BBM jenis Premium dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 5.000 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 per liter yang dilakukan pemerintah secara mendadak, Jakarta, (15/12). TEMPO/Arif Fadillah

    Sebuah SPBU menutup stasiun pengisian akibat turunnya harga BBM jenis Premium dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 5.000 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800 per liter yang dilakukan pemerintah secara mendadak, Jakarta, (15/12). TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan pihaknya menyetujui langkah pemerintah membatasi subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis solar untuk truk perusahaan yang bergerak di sektor bisnis tertentu. Namun, kebijakan itu mesti dibarengi dengan pemberian stimulus untuk peremajaan armada.

    “Sebaiknya subsidi ini (dialihkan) jadi stimulus untuk peremajaan armada. Karena ada truk lebih dari 30 tahun usianya,” ujar Gemilang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad, 6 Oktober 2019.

    Gemilang mengusulkan stimulus tersebut berupa keringanan biaya peremajaan kendaraan. Misalnya dengan pemberian down payment atau DP 0 persen untuk pembelian unit truk anyar. Ia juga meminta pengusaha mendapatkan relaksasi untuk pembayaran tenor cicilan dengan jangka waktu panjang.

    Ia menyebut, semestinya tenor untuk pelunasan cicilan pembelian armada truk berkisar 5-7 tahun. Menanggapi permintaan pengusaha, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan relaksasi tenor dan keringanan DP bukan kebijakan yang sulit direalisasikan.

    “Itu tidak sulit asal dikasih (catatan) perusahaan mana saja yang diberikan (keringanan). Nanti kami bikin contoh dulu, kalau bagus kita jalankan. Nanti diusulkan ke perbankan dan OJK untuk kasih fasilitas,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.