Urbanisasi Tak Optimal Dorong Ekonomi, Sri Mulyani Putar Otak
Reporter
Dias Prasongko
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 3 Oktober 2019 15:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mencari cara agar laju pertumbuhan urbanisasi memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini laju pertumbuhan 1 persen urbanisasi hanya memberikan dorongan ekonomi sebesar 1,4 persen.
Menurut Sri Mulyani, angka dorongan urbanisasi itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang lain di wilayah Asia Tenggara. Di Cina misalnya, laju pertumbuhan urbanisasi sebesar 1 persen bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2,7 persen.
"Artinya ada area lain yang dampaknya tidak terstruktur jadi manfaatnya tidak terdistribusikan dengan rata. Dari temuan ini kita semua tahu bahwa pemerintah harus perbaiki pengelolaan proses urbanisasi," kata Sri Mulyani dalam acara peluncurkan laporan berjudul "Waktunya ACT: Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia" di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2019.
Karena itu, kata Sri Mulyani, dirinya ingin mencari strategi yang tepat khususnya di sektor fiskal supaya kebijakan urbanisasi bisa ikut memberi efek positif bagi perekonomian. Di sektor ini, pemerintah mendorong lewat kebijakan anggaran yang sejalan dengan prinsip ACT atau augmented, connected dan targeted.
Salah satunya, dalam konteks pengembangan pedesaan perkotaan, pemerintah fokus investasi pada sektor sumber daya manusia. Hal ini terlihat lewat pemberian alokasi dana yang cukup besar untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memperbesar layanan dasar kepada masyarakat lewat program melawan stunting.
<!--more-->
"Karena itu, pada anggaran keuangan negaranya pada 2020 untuk pendidikan dan kesehatan, telah mencerminkan, anggaran yang sejalan dengan prinsip augmented connected dan targeted atau ACT," kata Sri Mulyani.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan sebelum laporan tersebut rampung, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah saran yang diberikan oleh Bank Dunia. Menurut Sri Mulyani saran tersebut sejalan dengan prinsip ACT yang disampaikan dalam laporan.
Selain itu, untuk mendorong eksposur urbanisasi Sri Mulyani ingin memperhatikan kebijakan fiskal mitigasi bencana. Hal ini penting mengingat Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang rentan akibat berada dalam lokasi ring of fire. Dengan risiko ini tentunya exposure fiskal meningkat karena berpotensi menekan belanja negara.
"Inilah dampak kepada perekonomian kota akibat bencana alam atau setara USD 1,4 miliar jadi tiap tahunnya kerugiannya ekonomi meningkat," kata Sri Mulyani.
Tak hanya itu, dari sisi fiskal Sri Mulyani juga mulai ikut mendorong penggunaan asuransi di berbagai sektor baik untuk melindungi aset negara maupun sumber daya manusia. Lewat skema ini potensi risiko yang mungkin muncul akibat kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalisir.