Urbanisasi Tak Optimal Dorong Ekonomi, Sri Mulyani Putar Otak

Kamis, 3 Oktober 2019 15:50 WIB

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan di acara konferensi peluncuran "Social Impact Report 2018-2019" Grab di Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mencari cara agar laju pertumbuhan urbanisasi memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini laju pertumbuhan 1 persen urbanisasi hanya memberikan dorongan ekonomi sebesar 1,4 persen.

Menurut Sri Mulyani, angka dorongan urbanisasi itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang lain di wilayah Asia Tenggara. Di Cina misalnya, laju pertumbuhan urbanisasi sebesar 1 persen bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2,7 persen.

"Artinya ada area lain yang dampaknya tidak terstruktur jadi manfaatnya tidak terdistribusikan dengan rata. Dari temuan ini kita semua tahu bahwa pemerintah harus perbaiki pengelolaan proses urbanisasi," kata Sri Mulyani dalam acara peluncurkan laporan berjudul "Waktunya ACT: Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia" di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2019.

Karena itu, kata Sri Mulyani, dirinya ingin mencari strategi yang tepat khususnya di sektor fiskal supaya kebijakan urbanisasi bisa ikut memberi efek positif bagi perekonomian. Di sektor ini, pemerintah mendorong lewat kebijakan anggaran yang sejalan dengan prinsip ACT atau augmented, connected dan targeted.

Salah satunya, dalam konteks pengembangan pedesaan perkotaan, pemerintah fokus investasi pada sektor sumber daya manusia. Hal ini terlihat lewat pemberian alokasi dana yang cukup besar untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memperbesar layanan dasar kepada masyarakat lewat program melawan stunting.

Advertising
Advertising

<!--more-->

"Karena itu, pada anggaran keuangan negaranya pada 2020 untuk pendidikan dan kesehatan, telah mencerminkan, anggaran yang sejalan dengan prinsip augmented connected dan targeted atau ACT," kata Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan sebelum laporan tersebut rampung, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah saran yang diberikan oleh Bank Dunia. Menurut Sri Mulyani saran tersebut sejalan dengan prinsip ACT yang disampaikan dalam laporan.

Selain itu, untuk mendorong eksposur urbanisasi Sri Mulyani ingin memperhatikan kebijakan fiskal mitigasi bencana. Hal ini penting mengingat Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang rentan akibat berada dalam lokasi ring of fire. Dengan risiko ini tentunya exposure fiskal meningkat karena berpotensi menekan belanja negara.

"Inilah dampak kepada perekonomian kota akibat bencana alam atau setara USD 1,4 miliar jadi tiap tahunnya kerugiannya ekonomi meningkat," kata Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dari sisi fiskal Sri Mulyani juga mulai ikut mendorong penggunaan asuransi di berbagai sektor baik untuk melindungi aset negara maupun sumber daya manusia. Lewat skema ini potensi risiko yang mungkin muncul akibat kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalisir.

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

8 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

2 hari lalu

10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya