Sengketa hukum antara Citilink dengan Sriwijaya Air itu bermula ketika kedua belah pihak menjalin KSM pada 9 November 2018 dengan tujuan anak usaha Garuda Indonesia itu mengambil langkah strategis mengelola operasional dua maskapai tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda I Gusti Askhara Danadiputra atau Ari Askhara mengatakan bahwa KSM antara keduanya untuk membantu Sriwijaya group memperbaiki kinerja operasi dan kinerja keuangan. Termasuk di sini juga membantu memenuhi komitmen atau kewajiban mereka terhadap pihak ketiga yang diantaranya ada pada lingkungan Garuda Indonesia Group.

Selain itu, di jajaran komisaris, Sriwijaya menempatkan empat komisaris dan Garuda Indonesia menempatkan tiga orang. Dari KSM tersebut, kinerja Sriwijaya Air membaik dari 2018 mengalami kerugian sebesar Rp1,6 triliun dan berubah positif pada kuartal I/2019 ini.

Namun, KSM itu kini tengah diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut KPPU, KSM itu memiliki potensi pelanggaran UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada kesempatan yang berbeda, Juru Bicara KPPU Guntur Saragih mengatakan, KSO itu menimbulkan dampak Garuda Indonesia Group mengendalikan Sriwijaya karena adanya rangkap jabatan di antara jajaran direksi dan komisaris di Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air. "Ada dugaan kartel harga tiket pesawat. KSO [Sriwijaya dan Garuda Indonesia] bukan persaingan harga tetapi Garuda Indonesia mengendalikan Sriwijaya termasuk dengan rangkap jabatan itu,” kata Guntur.