TEMPO.CO, Bandung - Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) di Jawa Barat tahun lalu menunjukkan, 20 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak paham yang dikerjakannya.

"Provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Se-Indonesia masih di atas 20 persen. Jawa Barat termasuk di bawah itu, lebih baik. Tapi buat kami itu bukan excuse, 20 persen pegawai PNS Jawa Barat yang berapa juta itu kan banyak. Memang ini random, tidak semua kami survei, tapi ketika angkanya 20 persen, terlalu banyak,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 2 Oktober 2019.

Didid mengatakan, survei Kemenpan RB yang dilakukan bersamaan dengan penilaian SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan) tahun lalu itu mendapati rata-ratanya 20 persen pegawai di pemerintah provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota tidak tahu apa pekerjaannya. Rentangnya dari 6 persen hingga tertinggi 27 persen. Tapi dia enggan merinci daerahnya. “Ini yang kita perbaiki,” kata dia.

Survei dilakukan dengan menanyai acak PNS di Jawa Barat dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, soal fungsi dan tugasnya. Pertanyaan kedua soal apa yang dikerjakannya sehari-hari. “Harusnya nyambung. Ternyata 20 persen itu tidak tahu tugas fungsinya. Kami tidak minta hapalan. Ada juga yang tahu, tapi ketika menuliskan apa yang dikerjakan itu enggak tahu. Itu semua sekitar 20 persen,” kata Didid.

Idealnya, kata Didid, PNS yang tidak paham pekerjaannya di bawah 5 persen saja. Sejumlah daerah lain di Indonesia diklaim sudah bisa mencapai angka itu.

“Di bawah 5 persen itu ideal, bahwa masih ada pegawai yang tidak tahu apa yang dikerjakan, ada pegawai yang sudah puluhan tahun bekerja kita tidak tahu rekruitmennya seperti apa, apa boleh buat. Tapi jangan banyak-banyak,” kata Didid.

Terhadap hasil survei itu Kemenpan RB merekomendasikan perbaikan dengan meminta seluruh atasan melakukan review dan supervisi atas seluruh pekerjaan anak buahnya yang ada di bawahnya langsung. “Kalau orang enggak tahu apa yang dikerjakan, bagaimana mau mengharap kinerjanya. Logikanya begitu. Jadi dimulai dari dia tahu apa yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan kinerjanya naik,” kata Didid menambahkan.

Ketika dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan temuan Kemenpan RB itu. “Tapi saya belum tahu prosentasenya,” kata dia selepas acara itu, Selasa, 2 Oktober 2019.

Ridwan Kamil mengatakan, menghadapi hasil survei yang dipaparkan Kemenpan-RB tersebut, pemerintah Jawa Barat menerapkan aplikasi E-RK (Electronic Remunerasi Kinerja). “Itu adalah aplikasi yang harus diisi PNS setiap hari kerja. Apa yang di isi, apa yang dikerjakan nyambung tidak tadi terhadp tupoksinya (tugas pokok dan fungsi). Kemudian memberikan bukti lampiran. Orang malas tidak bisa mengisi karena tidak tahu apa yang harus dideskripsikan,” kata dia.