Kemenhub Usulkan Warna Khusus Pelat Motor Kendaraan Listrik
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Rabu, 2 Oktober 2019 17:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengusulkan pelat nomor antara kendaraan listrik dibedakan dari pelat nomor kendaraan berbahan bakar fosil. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan kebijakan ini mengadopsi peraturan yang sebelumnya telah diberlakukan di beberapa negara.
"Kami mengadopsi aturan beberapa negara yang sudah lebih dulu mengoperasikan kendaraan listrik. Sebab, di negara-negara tersebut, pengguna kendaraan listrik akan diberikan insentif non-fiskal,” ujarnya dalam diskusi terkait kendaraan listrik di Hoel Milenium, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019.
Budi Setiyadi mengatakan insentif non-fiskal digelontorkan dalam bentuk penggratisan biaya parkir. Selain itu, pemerintah akan memberikan jalur khusus untuk kendaraat nol energi itu.
Seumpama kendaraan listrik memiliki pelat nomor khusus, petugas di lapangan akan gampang membedakannya dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Dengan begitu, pemberian insentif non-fiskal akan efektif dan benar-benar dirasakan oleh pengguna kendaraan hemat energi.
Ihwal beleid, Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Korps Lalu-lintas atau Korlantas Polsi. “Soal pelat nomor itu wewenang Polri. Saya rasa aturan ini bisa diproses cepat,” katanya.
<!--more-->
Direktur Sarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Irfansyah mengimbuhkan, selain pelat nomor, pihaknya akan segera merancang peraturan lain yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan listrik. Beleid itu merupakan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Peraturan turunan yang dimaksud di antaranya regulasi soal uji tipe berkala kendaraan yang saat ini masih dirembuk bersama jajaran Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. “Peraturan lain, seperti uji tipe kendaraan bermotor atau SRUT (Sertifikasi Registrasi Uji Tipe) sekarang sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
