Luhut Rilis Aturan Internasional untuk Melindungi Awak Kapal

Rabu, 2 Oktober 2019 10:28 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merilis Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 yang melandasi pengesahan konvensi internasional tentang standard pelatihan sertifikasi dan dinas jaga bagi awak kapal penangkap ikan atau STCWF pada Rabu, 2 Oktober 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan beleid ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja awak kapal selama di laut.

"Kita mau ada standar-standar khusus. Standar yang ada sekarang sudah diteken Presiden (Joko Widodo) dan masuk standar internasional," ujar Luhut di Sekolah Tinggi Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2019.

Konvensi STCW-F bakal berkontribusi mengurangi korban jiwa akibat kecelakaan di laut. Di antaranya melalui antisipasi kecelakaan akibat human error atau kesalahan manusia.

Data Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian mencatat terjadi 24 ribu kecelakaan kapal setiap tahun. Kecelakaan terjadi sebagai imbas human error, keterampilan dan keahlian yang rendah, serta kebakaran kapal karena konstruksi kapal yang kurang baik. Faktor lain ialah cuaca.

Luhut mengatakan peraturan penting dibentuk untuk meningkatkan kemampuan awak kapal melalui standardisasi pelatihan dan pendidikan. Saat ini Kementeriannya telah mengalokasikan dana khusus untuk penyusunan rencana aksi antisipasi atas diberlakukannya ratifikasi STCWF.

Advertising
Advertising

"Kami anggarkan Rp 835 miliar untuk pelatihan dan kegiatan lain," katanya. Pelatihan SDM dilakukan di puluhan daerah di Indonesia.

Adapun peserta pelatihan STCWF yang lolos akan memperoleh setifikat. Sertifikat itu bakal menjadi bekal peserta untuk terjun di industri kapal penangkapan ikan.

Selain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019, Luhut mengatakan pihaknya sedang menyiapkan dua peraturan untuk melandasi dua konvensi internasional yang belum disahkan. "Kami siapkan untuk Konvensi Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel," ujar Luhut.

Beleid lainnya bakal melandasi Konvensi ILO Convention Nomor 188 on Work in Fishing. Luhut menargetkan dua beleid itu kelar sebelum pertengahan 2020.

Berita terkait

Iran Bebaskan Awak Kapal Terafiliasi Israel yang Sempat Disita di Selat Hormuz

1 jam lalu

Iran Bebaskan Awak Kapal Terafiliasi Israel yang Sempat Disita di Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian mengatakan Iran telah membebaskan awak kapal MSC Aries yang terafiliasi dengan Israel, setelah sempat disita di dekat Selat Hormuz.

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

3 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

5 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

6 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

14 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

1 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

1 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 hari lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

2 hari lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

2 hari lalu

Media Asing Soroti Tawaran Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora dari Luhut

Media asing menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan soal tawaran kewarganegaraan ganda

Baca Selengkapnya