Pasca Kerusuhan, Pegawai Bank di Wamena Masih Mengungsi

Reporter

Antara

Selasa, 1 Oktober 2019 12:31 WIB

Warga mengungsi di Mapolres Jayawijaya saat terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin, 23 September 2019. Seluruh jadwal penerbangan di Bandara Wamena dibatalkan akibat aksi tersebut. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri perbankan di Wamena, Papua, masih beroperasi terbatas menyusul kericuhan yang terjadi pada Senin, 23 September 2019.

"Kondisi yang kami terima bahwa keterbatasan buka operasional perbankan umumnya karena keterbatasan pegawai yang sebagian masih mengungsi ke Jayapura," kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Pengawas dan pengatur seluruh industri jasa keuangan itu mengaku telah mengimbau setiap pelaku industri jasa keuangan di Wamena untuk membuka layanan secara terbatas demi mengutamakan keselamatan pegawai. Pelaku industri juga diminta untuk memperhatikan dinamika keamanan di Wamena untuk membuka layanan perbankan.

Hingga Senin malam, 30 September 2019, kata Sekar, beberapa jaringan sistem transaksi bank seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sudah dapat beroperasi normal. Begitu juga dengan layanan daring (online) perbankan di Wamena seperti "mobile banking" dan "internert banking" yang berjalan normal.

"Sampai dengan saat ini bank yang ada di Wamena telah melaporkan buka secara operasional terbatas sehingga aktivitas ekonomi dapat segera pulih kembali utamanya di Wamena," ujar Sekar.

Advertising
Advertising

Kerusuhan yang terjadi di Wamena awal pekan lalu menyebabkan ribuan warga mengungsi ke Jayapura. Kerusuhan itu telah meyebabkan 31 orang meninggal dunia, menurut Kementerian Kesehatan.

Akibat kerusuhan itu dalam sepekan terakhir, ratusan bangunan, baik milik pemerintah maupun swasta jadi sasaran amuk massa. Kegiatan ekonomi pun tersendat. Warga di Wamena mengalami kesulitan memperoleh makanan dan beberapa kebutuhan lainnya karena tutupnya sejumlah pusat perbelanjaan dan fasilitas publik.

Berita terkait

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

1 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

1 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

3 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

3 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

4 hari lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

4 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

6 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

6 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

6 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

6 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya