Hanif Dhakiri Jelaskan Ekosistem Ketenagakerjaan RI Tak Menarik

Jumat, 27 September 2019 11:30 WIB

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam Seminar Pra Munas XIII KAGAMA di Balikpapan, Sabtu 7 September 2019. (istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan ekosistem ketenagakerjaan Indonesia saat ini sangatlah kaku sehingga tidak menarik bagi investasi. Kondisi ini, kata dia, tidak memberi cukup ruang untuk investor berkembang, sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terhambat.

“Daya saing kita kalah, salah satu faktornya adalah tenaga kerja yang terlalu kaku, sulit mencari pekerja yang memiliki skill,” kata dia usai peluncuran Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2019.

Hanif kembali menyinggung 33 perusahaan yang merelokasi pabrik mereka dari Cina. Menurut dia, 23 perusahaan pindah ke Vietnam dan 10 lagi ke Malaysia, Vietnam, Kamboja. Walhasil, tak satupun dari perusahaan ini yang pindah ke Indonesia. Situasi ini juga pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal September 2019 lalu.

Hanif menambahkan, salah satu yang menjadi masalah adalah tenaga kerja di Indonesia yang masih didominasi lulusan SD dan SMP sebesar 58 persen. Selain itu, masalah ada pada hubungan industrial seperti upah minimum dan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

“Itu masih menjadi tantangan, pendeknya saya ingin katakan, perlu untuk mentransformasikan ekosistem tenaga kerja ini agar lebih fleksibel,” kata dia.

Menurut dia, fleksibilitas di pasar tenaga kerja ini memang di satu sisi menimbulkan ketidakpastian. “Sebagai pribadi saya mungkin juga tidak suka, karena orang lebih suka kepastian,” kata dia. Akan tetapi, suka tidak suka cara model tersebut tetap harus dijalani.

Hadir di acara yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman. Dia sepakat jika fleksibilitas ini diperlukan. Untuk itu, kata dia, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tenaga kerja di Indonesia perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Kondisi ini juga, kata Adhi, yang perlu dipahami oleh Serikat Pekerja yang selama ini menolak revisi UU Ketenagakerjaan. “Bagaimana merumuskan hal baru yang sesuai, agar kinerja lebih cepat, rekrutmen tenaga kerja juga lebih fleksibel,” ujarnya.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

3 hari lalu

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN sepakat akan mengisi hari buruh dengan aksi sosial dan diskusi.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

5 hari lalu

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

8 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

20 hari lalu

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengkritik pemberian insentif pada pengemudi ojek online dan kurir.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

24 hari lalu

Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

Serikat Pekerja PLN menolak masuknya skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan karena dinilai menguntungkan oligarki

Baca Selengkapnya

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

27 hari lalu

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.

Baca Selengkapnya

Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?

27 hari lalu

Dinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?

Konsep pemberian THR telah ada sejak awal 1950. Pencetusnya adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi.

Baca Selengkapnya

Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol

29 hari lalu

Pengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol

Payaman menilai aplikator wajib memberikan THR kepada ojol karena masuk kategori pekerja dengan jam kerja tidak tentu.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Angkutan Tuntut Pemerintah Wajibkan THR untuk Ojol dan Kurir

33 hari lalu

Serikat Pekerja Angkutan Tuntut Pemerintah Wajibkan THR untuk Ojol dan Kurir

SPAI menuntut agar pemerintah mewajibkan pembayaran THR.

Baca Selengkapnya

3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

34 hari lalu

3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya