Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, dalam diskusi acara Ulang Tahun ke -15 Prakarsa yang bertemakan "15 Years of Welfare Initiative: Advancing Sustainable Missions" di Jakarta, Selasa, 17 September 2019.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia masih rendah. Saat ini, tak sampai 50 persen tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan.
"Partisipasi laki-laki di dunia kerja jauh lebih tinggi. Perempuan umumnya disuruh memilih untuk bekerja atau mengurus keluarga," ujar Hanif dalam diskusi Economic Outlook 2020 di Badan Fiskal, kompleks Kementerian Keuangan, Senin, 23 September 2019.
Hanif mengatakan fenomena ini terjadi karena ekosistem kerja di Indonesia, khususnya yang menyangkut jam kerja, masih kaku. Ia mengatakan perempuan kerap dihadapkan pada persoalan benturan waktu antara kerja dan urusannya sebagai ibu rumah tangga di rumah.
Mantan anggota Komisi X DPR RI itu menyatakan ekosistem tenaga kerja Indonesia yang kaku perlu ditransformasi supaya lebih fleksibel. Ia menyebut, dalam rencana pembangunan ke depan, Indonesia mesti mementingkan pengembangan ekosistem kerja.
"Tujuannya untuk memajukan penciptaan tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Kalau tenaga kerja sudah kuat, benar, on the track, ekosistem kerja akan kita buat fleksibel," ucapnya.
Hanif mengimbuhkan, sejatinya persolan kualitas tenaga kerja Indonesia bukan hanya terletak pada jam kerja yang kaku. Namun juga akumulasi waktu kerjanya yang kurang kompetitif. Hanif menyebut, di Indonesia, rata-rata jam kerja per pekan hanya 40 jam. Sedangkan jam kerja negara lainnya mencapai 48 jam per pekan.
"Di Indonesia, kita juga kekurangan sumber daya manusia yang siap masuk pasar kerja," ujarnya. Menurut catatannya, 58 persen penduduk Indonesia berpendidikan rendah sehingga sulit masuk pasar kerja.
Sementara itu, hanya 2 dari 10 orang yang dinyatakan mengenyam pendidikan. Dua orang itu rata-rata memperoleh akses pendidikan dengan baik dan siap berkompetisi di dunia pekerjaan.
Untuk menggenjot kualitas sumber daya masyarakat, pemerintah akan menebalkan fungsi vokasi. Dengan pelatihan khusus, masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan pasar kerja global. Pasar kerja diperkirakan berkembang pada 2020.
