Kemenkeu: 2020, Anggaran KPK Naik Jadi Rp 922,6 Miliar

Senin, 23 September 2019 16:15 WIB

Ilustrasi Gedung KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan anggaran untuk Kementerian Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 2020 masih sesuai dengan pagu usulan yang disampaikan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Besarnya yaitu Rp 922,6 miliar.

“Enggak ada perubahan, sesuai dengan yang ada di RUU APBN. Mungkin ada penghematan, mungkin, tapi yang pasti tak ada perubahan dari usulan presiden,” kata Askolani saat ditemui usai menghadiri Rapat Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senin, 23 September 2019.

Dalam rapat ini pun, pemerintah dan Banggar sepakat dengan usulan anggaran untuk KPK tersebut. Maka selanjutnya, pembahasan akan dibawa ke tingkat rapat paripurna yang direncanakan pada esok hari, Selasa, 24 September 2019. Sehingga, RUU APBN 2020 bisa disetujui untuk menjadi UU APBN 2020.

Sebelumnya, Wakil KPK Saut Situmorang berharap anggota DPR bisa menyetujui tambahan anggaran untuk lembaga yang Ia pimpin. Ia berharap kenaikan yang disetujui bisa mencapai 0,2 persen dari APBN. “Semoga didukung Komisi III, dan badan anggaran," ujar Saut dihubungi, Senin, 9 September 2019.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 ini, anggaran KPK ini meningkat Rp 109,1 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 813,5 miliar. Adapun pembagiannya yaitu belanja pegawai sebesar 60,1 persen, belanja barang sebesar 34,6 persen, dan belanja modal sebesar 5,3 persen.

Sementara dalam lampiran RUU APBN 2020, anggaran KPK sebesar Rp 922,6 miliar ini akan bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut, 55 persen untuk belanja pegawai, 29 persen untuk belanja barang, dan 16 persen untuk belanja modal.

Selain itu, dituliskan pula bahwa 2020 KPK akan melanjutkan kegiatan prioritas yaitu Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,1 miliar.

Di samping itu, dalam rangka mendorong optimalisasi upaya anti suap pada sistem peradilan, KPK akan melaksanakan kegiatan prioritas baru yaitu Pelaksanaan Survei dan Penilaian Integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,8 miliar.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

10 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

11 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

11 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

12 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

14 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

1 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya