Sri Mulyani: Ada Daerah di Jawa Belum Tersentuh Teknologi Digital

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 23 September 2019 14:51 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih adanya daerah di Indonesia yang belum tersentuh teknologi digital. Daerah yang belum terjangkau teknologi digital itu pun masih ada, bahkan di Pulau Jawa.

"Bahkan di Jawa masih ada area yang belum bisa terjangkau teknologi digital, apalagi di luar Jawa," ujar Sri Mulyani di Jakarta Convention Center, Senin, 23 September 2019.

Karena itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah terus menyediakan anggaran untuk membangun infrastruktur di Tanah Air. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari perkembangan teknologi, salah satunya dengan adanya penetrasi fintech.

Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan beberapa fasilitas pendukung akses internet. Misalnya saja dengan merampungkan Palapa Ring dan pembangunan satelit nasional.

Di samping itu, pemerintah tengah berfokus mengembangkan sumber daya manusia untuk menyambut perkembangan teknologi tersebut. Buktinya, pendidikan dan vokasi mendapat jatah cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap berkembangnya teknologi finansial alias fintech bisa mendorong pencapaian inklusi keuangan di Tanah Air. "Fintech diharapkan menjangkau masyarakat di daerah pedalaman dan terluar Indonesia," ujar dia

Ia menyebut indeks inklusi keuangan di Indonesia yang masih ditargetkan mencapai 75 persen dari populasi di tahun ini. Berdasarkan survey Otoritas Jasa Keuangan 2016, baru 68,7 persen orang dewasa di Indonesia yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Fintech, menurut Darmin, memang berpotensi untuk menggenjot angka inklusi keuangan tersebut. Sebab, berdasarkan data AFTECH pada 2019, layanan keuangan digital tersebut memang menyasar dan melayani masyarakat yang tergolong unbanked dan underbanked. Tahun ini, segmen tersebut mengisi 70 persen portofolio perusahaan fintech.

Layanan tersebut pun dinilai mudah menjangkau masyarakat lantaran fiturnya yang mudah, aman, cepat, dan terjangkau. Sehingga, fintech saat ini dijadikan layanan keuangan alternatif bagi masyarakat.

Di samping diharapkan bisa menjangkau masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan formal, Darmin meminta pelaku keuangan digital untuk bekerja bersama agen-agen perbankan untuk percepatan inklusi keuangan.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

12 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

15 jam lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

1 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

2 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

2 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

2 hari lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

3 hari lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

3 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya