TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI telah merilis Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS semester I 2019. Dalam hasil laporan itu, BPK menyertakan temuan pemeriksaannya terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan BPK menemukan adanya kerja sama yang ganjil antara Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi. Saat menjalin kerja sama dengan maskapai pelat merah, status Mahata masih perusahaan rintisan atau start up dengan modal kecil.

“Modal MAT hanya Rp 10,5 miliar,” kata Achsanul saat dihubungi Tempo pada Minggu, 22 September 2019.

Mahata diyakini tidak memiliki kemampuan finansial yang sebanding dengan nilai kontraknya dengan Garuda. Selain itu, Mahata ditengarai belum pernah menerbitkan laporan keuangan.

Kerja sama Garuda dan Mahata diteken pada 2018. Menurut catatan kontrak Garuda dan Mahata, kerja sama itu membuahkan pendapatan dalam bentuk piutang senilai US$ 239,9 juta atau sekitar Rp 3,47 triliun dengan hitungan kurs Rp 14.481 yang berlaku pada saat itu.

Achsanul mengatakan, selain ihwal kemampuan finansial, keberadaan Mahata yang baru berdiri 1 tahun sebelum kontrak kerja sama dengan Garuda diteken dinilai cukup janggal. Mahata baru berdiri pada 2017, sedangkan kontrak kerja sama dengan Garuda diteken pada Oktober 2018.

“Mahata juga tidak punya pengalaman memadai dalam hal inflight manajemen,” tuturnya.

Dalam konferensi pers pada Juli lalu, manajemen PT Garuda Indonesia blak-blakan ihwal alasannya menjalin kerja sama dengan Mahata. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Fuad Rizal menyatakan pihaknya tergiur dengan model bisnis pengadaan Wi-Fi dan layanan hiburan yang tak mengeluarkan investasi atau zero investment.

"Saat ada tawaran bisnis model yang kita enggak bayar, malah dapat pendapatan, kenapa enggak?" ujar Fuad di kantor Garuda Indonesia, kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kerja sama ini ternyata berbuntut masalah. Musababnya, Garuda mencatatkan pendapatan piutang dalam bentuk laba perusahaan untuk pembukuan tahun 2018. Atas piutang itu, Garuda Indonesia mengklaim untung US$ 5,01 juta dari kerja sama dengan Mahata.

Maskapai kemudian dinyatakan bersalah dan diganjar denda serta kewajiban menyajikan penyajian laporan keuangan pada 2018 kembali oleh Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam laporan barunya, Garuda Indonesia ternyata mencatatkan rugi US$ 175,02 triliun setelah piutang Mahata tidak dicantumkan dalam pendapatan. Garuda Indonesia juga diminta memutus kerja samanya dengan Mahata. Garuda memastikan tidak memutus kontrak dengan Mahata.