Jika Tak Diawasi, Kuota Solar Subsidi Bisa Habis Bulan Depan

Sabtu, 21 September 2019 15:55 WIB

Pekerja memeriksa dirijen sebelum melakukan pengisian ulang BBM bersubsidi di SPBU Kompak, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu 14 November 2018. BBM yang dibeli masyarakat dari agen premium dan minyak solar di Krayan maupun SPBU Kompak di Krayan Selatan memberikan manfaat untuk aktivitas warga dan masyarakat pun merasakan BBM satu harga yang sama dengan kota lainnya di Indonesia. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menuturkan penerbitan Surat Edaran No. 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk meminimalkan jebolnya kuota subsidi 2019.

Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan penyaluran BBM bersubsidi tidak berubah karena tidak ada revisi kuota dalam APBN 2019. Menurut dia, salah satu melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi, khususnya solar, adalah pemilu.

“Karena tidak ada APBN-P, berarti kami harus tetap mengacu pada target yang ada. Akhirnya yang paling terkena dampak itu masyarakat kecil,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.com, Sabtu 21 September 2019.

Dia mengatakan jika BPH Migas tidak melakukan pengawasan, maka kuota subsidi solar akan habis pada Oktober mendatang. Berdasarkan data BPH Migas, tercatat penyaluran BBM bersubsidi sebesar 71,73 persen dari total target 15.110.000 kiloliter (KL) hingga Agustus lalu. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut terbagi atas solar sebanyak 10.484.597 KL, dan minyak tanah 354.467 KL.

Advertising
Advertising

Di sisi lain, realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 7.956.171 KL atau 72,32 persen sepanjang delapan bulan pertama tahun ini.

Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan dengan melakukan pengawasan intensif ditambah dengan pembatasan penggunaan diharapkan penyaluran BBM bersubsidi bertahan hingga Desember mendatang.

BPH Migas telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu 2019, yang ditembuskan ke Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dalam surat edaran tersebut, kendaraan yang tidak bisa lagi menenggak solar subsidi yakni kendaraan bermotor pengangkutan ‎perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan tidak bermuatan.

“Ini tugas kami melakukan sosialisasi di setiap area operasi. Konsumen tidak dibatasi konsumsi, tapi disesuaikan dengan edaran itu,” tuturnya.

Kendati dampak pengawasan mulai terasa, BPH Migas mendapat pernyataan publik terkait pembatasan konsumsi. Untuk itu, Alfon memastikan konsumen tetap mendapatkan pasokan BBM yang cukup.

“Kami hanya meminta, agar konsumsi BBM bersubsidi tidak berlebih,” kata dia.

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

11 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

15 hari lalu

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

16 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

28 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

40 hari lalu

Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Batasi Pembelian BBM Jenis Pertalite dalam Waktu Dekat, Apa Alasannya?

43 hari lalu

Pemerintah akan Batasi Pembelian BBM Jenis Pertalite dalam Waktu Dekat, Apa Alasannya?

Setelah BBM jenis premium ditarik dari peredaran, maka Pertalite menjadi pilihan masyarakat. Namun, kini pemerintah akan batasi pada 2024.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

43 hari lalu

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

44 hari lalu

Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.

Baca Selengkapnya

Istri Polisi Dilaporkan Kasus Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

44 hari lalu

Istri Polisi Dilaporkan Kasus Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

Polda Kalsel telah menaikkan penanganan kasus penipuan investasi BBM solar ini ke tahap penydikan. Namun belum ada penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya