BKPM Raih WTP Kelima Kalinya, Thomas: Terus Memperbaiki Diri

Jumat, 13 September 2019 11:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), dan Kepala BKPM Thomas Lembong (tengah), mengikuti diskusi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. Diskusi tersebut bertajuk Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Satu Indonesia. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk kelima kalinya secara berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini tersebut didapat berdasarkan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 milik BKPM pada periode 2014-2018. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala BKPM Thomas Lembong di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan prestasi ini menunjukkan upaya BKPM untuk terus bekerja keras mengelola anggaran secara transparan dan efisien. Meski demikian, dia mengingatkan seluruh jajaran BKPM untuk terus memperbaiki diri
"Ke depannya, kami akan terus berupaya memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang agar anggaran yang kami dapatkan dari rakyat digunakan dengan tepat dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan," ujar Thomas.
Sementara itu, Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP untuk audit laporan keuangan. Namun, dia menekankan agar K/L terkait tidak berpuas diri dan terus berupaya menggunakan pelaporan informasi keuangan guna memperbaiki kualitas perencanaan penggangaraan dan penggunaan anggaran.
“Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Mendapatkan opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik akan digunakan sebagai informasi bagi perencanaan penganggaran pada tahun berikutnya,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, BKPM juga mendapatkan penghargaan Opini WTP untuk ke-12 kalinya dan BMN Award Juara 3 Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok K/L dengan Jumlah Satuan Kerja 11 Sampai Dengan 100
Pemerintah memberikan penghargaan kepada 36 K/L yang memperoleh opini WTP selama lima kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018. Pemerintah juga memberikan penghargaan BMN Award dalam hal pengelolaan BMN kepada 11 K/L dalam 3 kategori yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continuous Improvement dan Peer Collaboration.

Berita terkait

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 jam lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

2 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya