Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang. Twitter.com
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemerintahan jilid satu kurang berhasil. Karena itu, dia berharap pemerintah mengevaluasi secara lengkap, agar pada pemerintahan Jokowi jilid dua menjadi lebih baik untuk pasar.
"Kami sudah katakan bahwa dari 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan tidak dievaluasi secara komprehensif," kata dia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2019.
Sarman menyesalkan, banyak kebijakan yang hanya sekadar tertulis, tidak bisa diimplementasikan di lapangan. "Sehingga apa yang diharapkan oleh Presiden itu hanya sebagai suatu kebijakan di atas kertas. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak dirasakan oleh dunia usaha," ucapnya.
Dia mencontohkan, tidak adanya sinkronisasi yang konsisten antara pemerintah pusat dan daerah, yang membuat para pengusaha dibuat kebingungan dengan keadaan tersebut.
"Sudah dapat karpet merah dari pempus tapi ketika ke daerah dapat hambatan lagi," ungkap Sarman.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perizinan dalam negeri memang sulit untuk diurus, karena dia kerap kali menerima keluhan dari para pengusaha yang terganjal masalah izin. Dengan begitu, ia tidak heran jika 33 perusahaan yang terdampak dari perang dagang Amerika dan Cina tidak ada yang mau melirik Indonesia sebagai destinasi investasi.
"Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian. Sehingga selalu berubah-ubah," katanya Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Untuk mengatasi hal itu, Jokowi meminta adanya perbaikan secara menyeluruh terhadap ekosistem investasi, mulai dari regulasi, perizinan, hingga insentif perpajakan. Salah satu kuncinya adalah reformasi dalam menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global.
