TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini meluncurkan aplikasi berbasis mobile online bernama Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. Aplikasi ini berguna bagi para pengambil kebijakan termasuk pemerintah daerah untuk memantau keuangan negara.

"Hari ini kami senang karena Kementerian Keuangan telah meluncurkan BAS secara mobile. Ini artinya seluruh data dan informasi terkait keuangan negara bisa diakses secara real time atau langsung," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 12 September 2019.

Adapun BAS merupakah salah satu istilah dalam pelaksanaan akuntansi khususnya di dalam standar akuntansi negara. BAS berisi daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis.

Para pengambil kebijakan dan pengelola keuangan negara bisa menggunakan BAS untuk kepentingan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kebijakan berbasis anggaran.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani sempat mengeluhkan banyaknya pengambil kebijakan yang enggan melihat data keuangan negara guna mengetahui besaran alokasi anggaran. Menurut dia, pejabat daerah enggan melihat karena menilai data keuangan negara tersebut terlalu rumit.

Akibatnya, Kementerian Keuangan banyak menerima pertanyaan terkait berapa anggaran yang bakal dialokasikan terhadap satu pos keuangan. Bahkan, tak jarang para pejabat tersebut mengirim pertanyaan lewat aplikasi pesan internet untuk mengetahui alokasi anggaran.

"Banyak yang tanya ke saya, berapa anggaran untuk daerah. Mereka bertanya lewat WhatsApp. Karena budayanya seperti itu, gak mau yang rumit," kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dengan adanya BAS Mobile ini, diharapkan para pejabat tersebut tak perlu lagi bertanya kepada Kementerian Keuangan. Mereka cukup mengakses melalui aplikasi tersebut sehingga kerja menjadi lebih efisien.

Lebih lanjut, aplikasi tersebut diluncurkan sebagai salah satu cara pemerintah untuk membuka akses terhadap informasi data anggaran daerah maupun pusat. Hal ini penting, mengingat keterbukaan anggaran merupakan bagian dari tata kelola untuk merealisasikan tujuan negara.