Sri Mulyani Minta Pejabat di Lingkungan Kemenkeu Paham Seluk Beluk APBN

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pejabat dan karyawan di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu untuk memahami seluk beluk keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sebab, selama ini ternyata masih banyak pejabat dan karyawan yang belum memahami.

    "Selama ini saya melihat bahwa pemahaman di hampir semua unit tidak merata. Saya melihat melalui sosial media ada saja yang berujar bahwa yang bersangkutan menunjukkan ketidakpahaman mengenai APBN dan keuangan negara," kata Sri Mulyani di Aula Gedung Djuanda, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 9 September 2019.

    Adapun hal itu disampaikan Sri Mulyani saat dirinya memberikan pidato usai melantik sebanyak 25 pejabat pada level eselon II. Para pejabat tersebut saat ini merupakan Pimpinan Tinggi Pratama dan Direksi Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan.

    Karena itu, kata Sri Mulyani, Kementerian saat ini rajin mengelar pertemuan untuk menyosialisasikan kebijakan atau program yang telah dibuat. Pertemuan itu dibuat untuk memberikan pemahaman atas APBN sekaligus menanamkan pengetahuan sebagai salah satu pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

    "Ini adalah suatu hal yang tidak mudah bagi kami untuk menanamkan, pemahaman mereka sebagai satu institusi keuangan negara, apa artinya mengelola keuangan negara dan bagi perekonomian domestik," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

    Karena itu, kata Sri Mulyani, meminta kepada seluruh pejabat dan karyawan Kemenkeu untuk, paling tidak memahami kondisi perekonomian. Khususnya mengenai kebijakan ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pemerintah.

    Sri Mulyani menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada kejadian tersebut. Pertama, karena mereka bekerja seringkali bekerja dalam unit-unit tertentu dan khusus sehingga belum mampu melihat fungsi tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Kedua, karena rekrutmen pekerja Kemenkeu tidak berasal dari bidang keuangan negara saja tetapi bermacam-macam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.